BPJS Kesehatan Padang benarkan ada penyedia jasa kebersihan belum tunaikan kewajiban JKN-KIS

Padang (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Barat menemukan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan (JKN) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta hak pekerja bagi jasa tenaga kebersihan dan keamanan di Pemerintah Kota Padang tidak dibayarkan oleh vendor penyedia jasa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Yessi Rahimi di Padang, Rabu membenarkan vendor penyedia jasa tenaga kebersihan dan keamanan di Pemerintah Kota Padang, memang belum menunaikan kewajiban sebagai pemberi kerja.

Pekerja memiliki hak untuk diberikan jaminan Kesehatan oleh perusahaan atau badan usaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bahwa setiap pemberi kerja wajib memberikan jaminan Kesehatan kepada pekerjanya. Memang benar, vendor yang bersangkutan belum membayarkan iuran jaminan kesehatannya. Kami Bersama Pemko Padang terus berkoordinasi untuk penagihannya. Terakhir, vendor tersebut akan membayarkan tunggakan iurannya,” ujar Yessy.

Lebih lanjut, sejalan dengan penyampaian dari Kepala Subaauditorat II BPK Ali Thoyibi, Yessy mengungkapkan akan melihat kembali data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan dan koordinasi kembali dengan BPK Sumbar. Karena yang baru terkonfirmasi ke BPJS Kesehatan Cabang Padang baru soal tidak dibayarkan iuran jaminan Kesehatan oleh vendor penyedia bagi jasa kebersihan dan keamanan.

“Kami akan koordinasi kembali dengan BPK Sumbar, apakah hasil pemeriksaan yang terkait kelebihan potongan iuran. Karena setiap tahun kami selalu melakukan rekonsiliasi dengan OPD terkait, untuk pemotongan iuran JKN. Minimal kami melakukan rekon empat kali dalam setahun, agar tidak terjadi selisih pemotongan iuran JKN. Karena di kami belum terkonfirmasi terkait kelebihan potongan tersebut. Yang baru kami terima konfirmasi hanya terkait vendor penyedia jasa kebersihan dan keamanan,” kata Yessy.