Padang, (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat Afrizal meminta pemerintah daerah bekerja keras untuk menambah pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
"Saat ini posisi pendapatan daerah berada Rp3,5 triliun dan sudah di atas dana alokasi umum yanb diberikan pusat sekitar Rp2 triliun," kata dia di Padang, Kamis.
Menurut dia apabila dana alokasi umum di bawah pendapatan daerah berarti kinerja pemprov sudah bagus tinggal mempertahankan lagi.
"Kita akan gelar rapat dengan Bakeuda untuk membahas persoalan ini dalam waktu dekat," kata dia.
Begitu juga terkait potensi aset daerah yang belum termanfaatkan secara optimal, lanjutnya.
Afrizal mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan di awal Agustus nanti saat membahas KUA PPAS dan KUPA PPAS bersama dinas terkait.
Sementara dirinya mengkritik pemerintah provinsi terutama Biro Perekonomian yang lamban dalam mengisi pos jabatan direksi BUMD yang telah habis masa jabatannya.
Ia mencontohkan salah satu BUMD Jamkrida masa kerja direksi sudah habis namun mereka masih diam dan tidak melakukan perekrutan direksi baru.
"Ini menjadi persoalan penting karena berdampak pada kinerja BUMD, hal ini juga pernah terjadi pada Bank Nagari. Kita ingi mereka bergerak cepat agar perusahaan daerah berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.(*)
Berita Terkait
Kejaksaan tetapkan tersangka kasus korupsi dana Nagari di Dhamasraya
Jumat, 26 April 2024 0:42 Wib
Gubernur: Program kepariwisataan Sumbar tarik jutaan wisatawan
Kamis, 25 April 2024 19:41 Wib
Gubernur Sumbar ingatkan Pj Wali Kota Sawahlunto pentingnya koordinasi
Kamis, 25 April 2024 19:41 Wib
BPKP evaluasi percepatan penanganan stunting Solok Selatan
Kamis, 25 April 2024 19:40 Wib
KPU Pasaman Barat buka pendaftaran bagi 55 PPK Pilkada Serentak 2024
Kamis, 25 April 2024 18:37 Wib
Operator alat berat pekerja jembatan kelok hantu di Tanah Datar hanyut terseret arus
Kamis, 25 April 2024 18:34 Wib
Polresta Padang bekuk jambret perempuan sebabkan korban luka berat
Kamis, 25 April 2024 18:30 Wib
Gubernur: Korupsi berdampak buruk pada kualitas penyelenggaraan negara
Kamis, 25 April 2024 18:30 Wib