Pemerintah Alihkan Anggaran SPBG 2012 ke 2013

Jakarta, (ANTARA) - Pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran pengadaan stasiun pengisian bahan bakar gas yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp1,8 triliun ke tahun 2013. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo yang ditemui saat diskusi di Jakarta, Senin mengatakan, anggaran SPBG 2012 tersebut akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2013. "Saya optimis bisa dialihkan," ujarnya. Dana SPBG sebesar Rp1,8 triliun tersebut seharusnya akan digunakan membangun 33 unit SPBG pada 2012. Namun, kemungkinan hanya terserap Rp204 triliun untuk tiga SPBG, sehingga perlu dialihkan agar bisa digunakan pada 2013. Evita menambahkan, pemerintah berkepentingan target pembangunan 33 SPBG tetap terlaksana di tahun 2013. "Kami akan kejar target 33 SPBG yang seharusnya rampung tahun ini bisa selesai pada tahun depan," ujarnya. Sesuai rencana, ke-33 unit SPBG itu terdiri dari lima "mother station", sembilan "daughter station", 14 SPBG terhubung pipa termasuk revitalisasi enam unit yang sudah ada, dan lima "mobile refueling station" (MRS). Hanya saja, Evita mengkhawatirkan, dana pengadaaan konverter kit yang dalam APBN ditetapkan sebesar Rp250 miliar sulit dipindahkan ke tahun depan. "Sesuai Perpres 64/2012, pada 2013, tugas pengadaaan konverternya dipindah ke Kemenperin, sehingga perlu revisi aturannya," ujarnya. Pertamina tengah menenderkan tiga proyek SPBG dengan sumber dana APBN Perubahan 2012 senilai Rp204 miliar. Ketiga SPBG tersebut di luar stasiun gas yang kini tengah dikerjakan Pertamina dengan biaya sendiri senilai Rp35 miliar di Daan Mogot, Jakarta Barat. Ketiga SPBG yang dibangun dengan dana APBN tersebut direncanakan berlokasi di Cililitan (Jakarta Timur), Pulogadung (Jakarta Timur), dan Kalideres (Jakarta Barat). Sedangkan, Ditjen Migas Kementerian ESDM tengah memproses tender pengadaan 14.000 konverter kit. Sebelumnya, pemerintah dinilai tak serius menjalankan program konversi bahan bakar minyak ke gas. Direktur ReforMiner Institute, Pri Agung Rakmanto juga mempertanyakan, keseriusan pemerintah yang tidak mempunyai cetak biru (blue print) dan rincian detail program BBG. (*/sun)