Rektor UNP dukung pemerintah untuk rekrutmen ASN GTK jalur honorer

Padang (ANTARA) - Rektor Universitas Negeri Padang Prof Ganefri, Ph.D mendukung pemerintah untuk rekrutmen Aparatur Sipil Negara - Guru dan Tenaga Kependidikan (ASN-GTK) jalur honorer sebab pengangkatan GTK Honorer sudah sangat mendesak.

Rektor UNP saat menghadiri undangan DPR RI di Jakarta, Senin mengatakan pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN sudah sangat mendesak, mengingat di Provinsi Sumbar terdapat 31.910 orang guru honorer dari jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, lanjutnya, terjadi kekurangan guru ASN dan krisis pada guru SLB, apalagi 8.761 orang guru juga memasuki masa pensiun dalam 5 tahun terhitung sejak tahun 2019.

Rektor UNP yang juga Ketua Forum Rektor LPTK Indonesia meminta pengangkatan ASN dari jalur GTK tahun 2021 ini harus mengutamakan dan mendorong agar pemerintah selalu menjaga komitmen mutu dari GTK honorer yang akan direkrut selain pertimbangan faktor kesejahteraan.

Hal itu menurut dia, mengingat visi ke depan pendidikan di Indonesia seperti yang didesain dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia, tentu membutuhkan GTK yang sesuai dengan Standar Tenaga Kependidikan.

GTK yang dimaksud adalah yang kompeten dan berkualitas menghadapi pendidikan era Revolusi Industri 4.0 ini, tambahnya dalam bagian rekomendasi.

Rektor UNP diundang oleh Komisi X DPR RI dalam RDP di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung secara luring dan daring ini membahas agenda Rapat Panja Pengangkatan GTK jalur Honorer menjadi ASN.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X atau Ketua Panja GTK ASN Agustina Wilujeng Pramestuti, juga dihadiri oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rektor Universitas Negeri Manado dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Bali.

Agustina mengharapkan dukungan dari Perguruan Tinggi LPTK dalam rekrutmen GTK honorer menjadi ASN oleh pemerintah, dan bergandengan tangan dalam mengawal proses rekrutmen tersebut.

Setelah pemaparan dari empat orang Rektor yang mewakili LPTK di Indonesia, dilanjutkan dengan diskusi, dari anggota Komisi X yang hadir secara luring dan daring.