Padang (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan kalangan perguruan tinggi untuk tidak melakukan lima dosa dalam dunia pendidikan dan berupaya melakukan pencegahan.
"Mas menteri pendidikan selalu menyampaikan perguruan tinggi jangan sampai melakukan tiga dosa pendidikan, dan saya menambahkan dua lagi sehingga lima hal ini jangan sampai terjadi," kata Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Prof Nizam di Padang, Rabu, pada pencanangan zona integritas Universitas Andalas (Unand) secara daring.
Ia memaparkan dosa pertama yang tidak boleh terjadi di perguruan tinggi adalah radikalisme dan kekerasan.
Kedua, kekerasan seksual dan kampus harus menciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan pencegahan.
Berikutnya adalah perundungan baik saat penerimaan mahasiswa baru, saat perkuliahan maupun oleh dosen kepada mahasiswa.
"Oleh sebab itu perundungan di kampus sudah harus dihilangkan," ujarnya.
Keempat, di kampus tidak boleh terjadi penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang sehingga kampus harus bebas dari hal tersebut.
Terakhir di kampus jangan sampai ada yang melakukan korupsi dan harus menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi.
"Jajaran kampus harus berintegritas dan menjadi contoh bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengajak semua civitas akademika untuk melayani dengan baik dan meniatkan ibadah dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
Terkait dengan upaya mewujudkan kampus bersih pihaknya mengapresiasi Unand yang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Sementara Rektor Unand Prof Yuliandri menyampaikan pihaknya dipilih bersama 14 perguruan tinggi lainya untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang akan dikompetisikan untuk memilih yang terbaik.
"Di Unand dari semua institusi yang ada Fakultas Teknik ditunjuk sebagai proyek percontohan pencanangan zona integritas karena paling siap," ujarnya.
Ia menargetkan setelah ini semua lembaga dan institusi di Unand akan menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
"Penekanan zona integritas meliputi tata kelola yang baik, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik yang berkualitas, " kata dia.
