Kabupaten Bogor kekurangan tenaga medis dalam hadapi COVID 19

id Tenaga medis, kabupaten bogor, minim dokter,KRL,Corona,COVID-19,Ade yasin

Kabupaten Bogor kekurangan tenaga medis dalam hadapi COVID 19

Bupati Bogor Ade Yasin (kanan) memantau operasional perjalanan KRL Commuter Line di Stasiun Bojonggede, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Menurut PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menunjukkan adanya penurunan drastis penumpang KRL Commuter Line di lima wilayah penyangga Jakarta yang mencapai 85 persen per hari. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.

Di Kabupaten Bogor jumlah dokter hanya 2.238 yang terdiri atas 823 dokter umum, 345 dokter spesialis dan 139 dokter gigi. Sementara dokter paru tentu jauh lebih sedikit lagi,
Cibinong, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan beberapa kendala dalam menghadapi pandemi virus corona penyebab penyakit COVID-19 di Kabupaten Bogor, salah satunya minimnya tenaga medis.

"Di Kabupaten Bogor jumlah dokter hanya 2.238 yang terdiri atas 823 dokter umum, 345 dokter spesialis dan 139 dokter gigi. Sementara dokter paru tentu jauh lebih sedikit lagi," ujarnya Senin (20/4).

Menurut dia, jika jumlah dokter tersebut diasumsikan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Bogor yang mencapai 5,9 juta jiwa, maka satu dokter harus menangani sekitar 2.500 orang.

"Masalah semakin pelik karena persebaran dokter, perawat, Puskesmas dan tempat tidur di rumah sakit juga tidak merata. Peralatan mereka juga terbatas sehingga amat rentan terserang virus mematikan itu," kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Namun, dia mengaku terus memperjuangkan pergerakan masyarakat saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menekan angka penyebaran COVID-19, terlebih pergerakan masyarakat dari DKI Jakarta maupun sebaliknya.

"Jakarta adalah episentrum wabah virus corona di Indonesia. Sekitar separuh kasus dan jumlah kematian disumbang oleh Jakarta. Jika pusat episentrum diperluas dengan memasukkan kota/kabupaten di sekitar Jakarta atau Jabodetabek, porsinya mencapai sekitar 70 persen," tuturnya.

Ade Yasin bersikeras meminta kereta rel listrik (KRL) berhenti operasional sementara, dengan mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang aturan yang diterbitkan Jumat (17/4).

"Saya berharap KRL Jabodetabek setop untuk sementara dan Kemenhub mengkaji ulang keputusan ini," ujarnya.