Fraksi Gerindra tak setujui usulan interpelasi yang mereka usulkan sendiri

Padang (ANTARA) - Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat tidak menyetujui usulan interpelasi yang mereka usulkan sendiri kepada DPRD Sumbar terkait perjalanan dinas Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke luar negeri dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap usulan interpelasi di Padang, Senin

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi yang juga merupakan kader Gerindra di Padang, Senin mengatakan pihaknya ikut tidak menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi terhadap perjalanan dinas gubernur karena memang bukan merupakan suatu kebijakan.

“Kita harus fear dan dapat menerima usulan dari fraksi lain yang menyatakan perjalanan dinas bukan dalam konteks interpelasi karena tidak masuk dalam ranah kebijakan,” katanya.

Ia mengatakan semua berjalan dinamis, usulan pertama pihaknya sepakat untuk mengusulkan dan akibat adanya tambahan informasi, wacana dan kajian membuat adanya keputusan bahwa perjalanan dinas tersebut memang tidak masuk ranah interpelasi.

“Namun sekarang keputusan telah diambil, kita tetap melakukan interpelasi terhadap pengelolaan BUMD,” kata dia.

Sebelumnya enam fraksi dari tujuh fraksi yang ada menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap gubernur terkait pengelolaan BUMD dan aset daerah. PKS sendiri menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyetujui hal tersebut.

Sementara untuk interpelasi dengan objek perjalanan dinas gubernur ketujuh fraksi di DPRD Sumbar sepakat tidak menyetujui hal itu.

Wakil Ketua DPRD Sumbar dari fraksi PKS Irsyad Safar mengomentari langkah inkosnsisten fraksi Gerindra terhadap objek interpelasi.

“Mereka yang mengusulkan interpelasi perjalanan dinas dan mereka juga ikut tidak setuju. Padahal usulan ini berawal dari mereka,” kata dia.

Ia mengatakan Fraksi PKS sendiri tetap konsisten sejak awal menolak pengusulan interpelasi dan hingga saat ini pihaknya tetap konsisten dengan hal tersebut.

Ia mengatakan wajar terjadi banyak interupsi dari PKS dalam paripurna pengambilan keputusan DPRD Sumbar karena banyaknya materi yang masuk dalam interpelasi.

"Memang ada kurang konsisten, awalnya soal ke luar negeri, akhirnya masuk soal BUMD, setelah itu juga banyak materi yang masuk," katanya.

Sebelumnya tiga fraksi DPRD Sumatera Barat mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar.

"Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju," kata dia .

Selain itu usulan ini juga telah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat

Ia mengatakan usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di hadapan Sekretaris fraksi Golkar Afrizal, Sekretaris fraksi Demokrat M Nurnas, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Ismunandi Sofyan.

Usulan tersebut terdiri dari empat bundel dokumen tentang hak interpelasi kepada gubernur yang berisikan surat pengantar kepada Ketua DPRD Sumbar.

Kemudian dokumen bukti dukungan pengusung hak interpelasi dari tiga fraksi dan 15 anggota DPRD Sumbar

Setelah itu dokumen alasan serta kajian mengajukan hak interpelasi kepergian gubernur ke luar negeri dan persoalan BUMD