Lubukbasung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat memberikan dukungan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat melakukan penanganan konflik satwa berupa harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Muaro Batu Gadang, Jorong Batu Gadang, Nagari atau Desa Koto Rantang, Kecamatan Palupuh.
"Kita mendukung penuh penagan konflik harimau dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas di kebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," kata Wakil Ketua DPRD Agam Henrizal di Lubuk Basung, Senin.
Ia mengatakan penanganan konflik ini tidak lepas dari BKSDA Sumbar beserta Centre for Orangutan Protection (COP), Tim Patroli Anak Nagari (Pagari) Baringin, Pagari Pasia Laweh, Pagari Salareh Aia dan Mahasiswa Kehutanan Universitas Negeri Riau (UNRI).
Termasuk kerjasama seluruh lini dan masyarakat sekitar. Masyarakat diminta untuk proaktif terkait keselamatan diri maupun ternak yang ada.
"Harimau ini muncul ke permukiman bisa jadi habitatnya sudah terganggu dan daerah kita merupakan daerah pelintasan satwa, karena tiga bulan lalu saya pernah melihat harimau sedang melintas di jalan lintas sumatera penghubung Bukittinggi menuju Medan, Sumatera Utara yang berada tidak jauh dari lokasi," katanya.
Dengan kejadian konflik harimau di Nagari Koto Rantang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Agam mengimbau pemerintah nagari, jorong tokoh masyarakat dan lainnya untuk mengajak warga agar selalu waspada saat melakukan aktivitas di kebun, sawah maupun aktivitas di hutan.
Bagi yang memiliki ternak, tambahnya diminta untuk mengandangkan ke kandang dan tidak mengembalakan di tepi kawasan hutan yang berpotensi dimangsa.
"Kandangkan ternak dan jangan gembalakan di sekitar kawasan hutan yang berpotensi untuk dimangsa. Saya yakin dan percaya, harimau ini apabila tidak kita ganggu, maka kita tidak diganggu," katanya.
Sementara Kapolsek Palupuh Iptu Muhammad Raufuddin Silitonga menambahkan imbauan kepada masyarakat sudah disampaikan melalui WhatsApp group di Kecamatan Palupuh.
Masyarakat diimbau beraktivitas ke kebun tidak sendirian, membatasi aktivitas di kebun pada sore, malam hari, mengandangkan ternak dan lainnya.
"Imbauan ini kita sampaikan di WhatsApp group yang berisikan wali nagari atau kepala desa, wali jorong, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda," katanya.
Kepala Resor Konservasi Wilayah II Maninjau BKSDA Sumbar Ade Putra mengatakan penanganan konflik berasal dari BKSDA Sumbar, COP, Tim Pagari Pasia Laweh, Pagari Baringin, Pagari Salareh Aia dan mahasiswa Kehutanan UNRI.
"Kita menurunkan kekuatan penuh pada Minggu (12/10) dan melakukan koordinasi dengan Kapolsek Palupuh," katanya.
Penanganan interaksi negatif antara satwa liar dengan manusia itu berupa wawancara dengan warga yang menemukan langsung, mencari tanda keberatan satwa berupa jejak satwa, cakaran dan kotoran.
Setelah itu, memasang kamera treap atau jebak beberapa titik di lokasi kemunculan satwa dilindungi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Pada Minggu (13/10) malam, melakukan patroli di lokasi kemunculan harimau di jalan lintas Sumatera menghubungkan Bukittinggi menuju Medan, Sumatera Utara.
"Kita akan melakukan patroli selama tiga hari setiap malamnya yang sesuai dengan standar operasional prosedur," katanya.
