PadangĀ (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI M. Fadjroel Rachman menyebutkan masterpiece atau karya besar Kebangsaan Indonesia dimulai sejak adanya amandemen UUD 1945.
"Dari hasil amandemen itu, kemudian lahir sebuah kesepakatan dengan tidak lagi mengenal adanya istilah pribumi yang membedakan diantara kita. Hanya satu menurut konstitusi yakni, Warga Negara Indonesia," kata M. Fadjroel Rachman saat menjadi narasumber Bincang-Bincang Kebangsaan dalam rangka perayaan Cap Go Meh di Padang, Jumat.
Ia mengatakan darimana pun asalnya, suku bangsa, agama, ras apapun, sepanjang warga negara Indonesia maka dia adalah WNI.
Setelah amandemen UU 45, sebutnya maka tidak ada lagi istilah asli tidak asli, pribumi tidak pribumi mayoritas atau minoritas
"Salah alah satu yang paling hebat menurut saya dalam amandemen itu adalah, dimana ada penghapusan istilah menjadi Presiden itu harus orang Indonesia asli," katanya.
Kemudian, imbuhnya juga dihapus tentang kebudayaan, puncak-puncak kebudayaan daerah itu dihapus, karena siapapun yang ada di Indonesia, dia berhak mengembangkan nilai-nilai kesukuannya, kebangsaannya ataupun segala hal terkait yang ada di Indonesia dan menjadi kekayaan bangsa Indonesia.
"Indonesia sekarang kalau saya tidak keliru ada 700 an lebih suku bangsa. Mungkin belum termasuk Tionghoa. Dan kemudian, bahasa yang hampir seribuan lebih. Itu adalah kekayaan kita," ujar Fadjroel.
"Semua suku bangsa, 700 an lebih, bahasa yang seribuan itu berhak untuk mencapai puncak-puncak nya sendiri dan mengisi apa yang kita sebut sebagai Republik Indonesia. Didalam bidang politik, masterpiece kita adalah satu. Presiden hanya boleh dua periode dan dipilih secara langsung. Jadi tidak boleh lagi ada seorang Presiden seumur hidup, tidak boleh lagi ada presiden yang misalnya dipilih tidak langsung dan, bahkan kepala daerah pun dipilih secara langsung," katanya.
Menurut Fadjroel salah satu mempertahankan pilar yang ada adalah sebuah projek besar untuk mempertahankan identitas-identitas Indonesia sentris dan juga identitas kebangsaan.
"Dengan adanya ibukota baru nanti di Kaltim. Di sana, mudah- mudahan betul-betul mewakili wajah Indonesia,"tutup nya.
Berita Terkait
Wakil Ketua MPR ingatkan aturan terkait amendemen UUD 1945
Sabtu, 19 Agustus 2023 8:13 Wib
Yusril Ihza Mahendra jelaskan alasan sistem proporsional terbuka bertentangan UUD
Rabu, 8 Maret 2023 13:23 Wib
HUT ke-23 PAN, Hatta Rajasa: Indonesia telah memiliki arah pembangunan terstruktur
Senin, 23 Agustus 2021 13:28 Wib
Capres perseorangan yang masih sebatas mimpi
Minggu, 13 Juni 2021 8:00 Wib
Duduk perkara kegaduhan jabatan Presiden tiga periode
Sabtu, 20 Maret 2021 17:31 Wib
MPR gulirkan wacana perubahan UUD 1945 hidupkan GBHN
Sabtu, 12 Desember 2020 12:32 Wib
KOMISI II DPR SETUJUI PERPPU PILKADA JADI UNDANG-UNDANG
Selasa, 30 Juni 2020 18:31 Wib
Muhammadiyah nilai RUU HIP bertentangan dengan UUD 1945
Senin, 15 Juni 2020 14:44 Wib