Irwan Prayitno santai sikapi usulan interpelasi DPRD Sumbar

id DPRD Sumbar, hak Interpelasi,Padang

Irwan Prayitno santai sikapi usulan interpelasi DPRD Sumbar

Tiga fraksi DPRD Sumbar usulkan hak interpelasi kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi di Padang, Selasa. (ANTARA/ Mario Sofia Nasution)

Padang, (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno santai menyikapi usulan penggunaan hak interpelasi yang diusulkan tiga fraksi DPRD Sumbar yakni fraksi Gerindra, Demokrat dan Golkar terkait perjalanan dinas luar negeri gubernur dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Tidak ada masalah terkait hal itu (hak interpelasi). Kita sudah siap dengan hal tersebut,” kata dia di Padang, Jumat.

Menurut dia untuk perjalanan dinas ke luar negeri dirinya sudah berulangkali menjelaskan melalui pemberitaan di media. Sementara itu untuk persoalan perusahaan daerah, pihaknya sudah menyiapkan jawaban apabila hak tersebut jadi digulirkan.

Sementara itu Ketua Wakil Ketua DPRD Sumbar yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Irsyad Safar menjelaskan bahwa dua persoalan tersebut sudah dibahas di tingkat komisi bersama pemerintah provinsi sehingga tidak diperlukan lagi hak interpelasi.

Ketua DPW PKS Sumbar itu menjelaskan hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD meminta keterangan kepada pemerintah provinsi dan tentu harus memenuhi syarat yang ada. Tidak hanya jumlah anggota dan fraksi yang mengusulkan tapi harus terkait dengan kebijakan strategis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Ia mencontohkan persoalan perjalan dinas gubernur ke luar negeri, apa itu masuk dalam kebijakan atau kegiatan. apakah itu berdampak luas kepada masyarakat, ini yang harus dikaji lagi.

“Apabila tidak memenuhi unsur tersebut kenapa harus dipaksakan untuk interpelasi. Bisa ditanyakan dalam rapat dengan komisi terkait,” kata dia.

Kemudian untuk persoalan BUMD, menurutnya hal ini sudah dibahas setiap tahunnya antara Komisi III DPRD Sumbar dengan pemerintah provinsi bukan hanya tahun ini tapi sebelumnya.

Apalagi saat ini situasi perekonomian sedang lesu dan tentunya berdampak pada usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

“Rapat panjang itu terus dilakukan untuk mendorong BUMD dapat optimal namun faktanya ada yang tidak menghasilkan keuntungan, terus merugi dan ada yang mau dilikuidasi,” kata dia.

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar