Jakarta, (ANTARA) - Setelah muculnya kejanggalan pada rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 yang disebut karena salah input anggaran yakni pengadaan lem Aibon Rp82,8 miliar dan ballpoint sebesar Rp124 miliar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan anggaran tersebut telah disesuaikan.
"Anggaran itu telah disesuaikan. Disdik terus berupaya memastikan agar anggaran efektif dan efisien dengan terus menyisir anggaran, tapi perlu waktu karena libatkan 2.100 sekolah, ini enggak mudah dan enggak cepat tapi kami tetap akan lakukan dan wujudkan transparansi itu," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat di DPRD Jakarta, Kamis.
Syaefulloh mengatakan anggaran-anggaran yang viral tersebut merupakan anggaran komponen sementara sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan.
Baca juga: Temukan anggaran aneh, legislator heran Dinas Pendidikan beli lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar
Dia mencontohkan anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang dikatakannya adalah anggaran Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP) bagi satu siswa senilai Rp150 ribu yang dikalikan jumlah murid untuk 12 bulan.
"Waktu itu ditulis demikian karena terbatas oleh waktu penyusunan yang hanya tiga hari sementara komponen yang dibutuhkan sekolah belum ada," ujar dia.
Syaefulloh mengatakan saat ini dana-dana janggal yang sementara tersebut telah tergantikan oleh kebutuhan ril dari sekolah-sekolah.
Baca juga: Ini penjelasan Dinas Pendidikan soal pembelian lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar
"Misalkan belanja air, alat kebersihan, alat laboratorium, belanja alat listrik, alat rumah tangga, bahan peraga, internet, makan minum, AC, CCTV dan sebagainya. Seluruh Alat Tulis Kantor yang di dalamnya kemungkinan termasuk lem itu hanya Rp22 miliar untuk Jakarta Barat ya. Sudah disesuaikan," ucapnya.
Saat ini, tambah Syaefulloh, setelah dilakukan penyisiran anggaran yang tidak terlalu mendesak, posisi belanja langsung Dinas Pendidikan DKI sekitar Rp8,9 triliun, belanja dana hibah (bantuan sekolah swasta, PAUD) sekitar Rp5 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp9 triliun.
"Total yang diajukan Rp23 triliun, terdiri dari belanja langsung, dana hibah serta belanja tidak langsung yang lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi 86 sekolah. Namun pembahasan ini belum selesai sesuai arahan gubernur kami terus lakukan penyisiran," katanya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan. (*)
Soal anggaran lem Aibon Rp82,8 miliar Disdik sebut salah input dan sudah disesuaikan
Kasubag TU Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Sudarman yang menginput Aibon dalam anggaran 209 sekolah di Jakarta Barat untuk 2020 di Balai Kota DKI jakarta, Rabu (30/10/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
