Pemerintah akan biayai eksplorasi panas bumi, baru diserahkan ke pengembang

id FX Sutijastoto,panas bumi,beritasolok selatan,beritasumbar,beritapadang

Pemerintah akan biayai eksplorasi panas bumi, baru diserahkan ke pengembang

Dirjen EBTKE FX Sutijastoto (dua kanan)  meninjau sumur serta peralatan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Solok Selatan yang dikelola oleh PT Supreme Energy, Selasa (10/9). (Antara Sumbar/Erik IA)

Padang Aro, (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membiayai eksplorasi panas bumi baru dilelang ke pengembang untuk melanjutkan.

"Eksplorasi sudah dilakukan di Wesan Nusa Tenggara Timur, berikutnya di Jailolo Halmahera Barat, dan Maluku Utara dimana pengeborannya dibiayai pemerintah setelah itu baru dilelang ke pengembang," kata Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) FX Sutijastoto saat meninjau proyek panas bumi di Solok Selatan, Selasa.

Bahkan pemerintah kata dia, akan menyediakan datanya sampai driling sebelum diserahkan kepada pengembang.

Dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan dana kompetitif yang bisa menanggung sebagian risiko eksplorasi panas bumi.

"Dengan kurangnya risiko oleh pengembang, akan membuat investasi panas bumi menarik bagi pengembang," ujarnya.

Selain itu untuk menarik minat investor, pihaknya akan mengupayakan kebijakan yang mendorong panas bumi, dan ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"Kebijakan insentif panas bumi juga sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Sedangkan perizinan kata dia, semua sudah dipermudah dan disederhanakan serta sekarang bisa dilakukan secara daring.

Potensi panas bumi di Indonesia yang termanfaatkan baru 2.000 megawatt dari potensi 29.000 megawatt.

Menurut dia, apabila Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang ditargetkan 6.000 megawatt pada 2025 tercapai, maka bisa menghemat impor minyak 100 ribu barel perhari.

"Sekarang mencari lapangan minyak 5.000 barel perhari susah, makanya kita impor dan apabila RUPTL ini berhasil maka bisa menghindari impor minyak 100 ribu barel perhari," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong agar proyek panas bumi di Solok Selatan oleh PT Supreme Energy Muaralabuh bisa memasuki tahap dua secepatnya.

Sementara EVP SEML Priyandaru Effendi yang mengelola panas bumi Solok Selatan mengatakan, sebelum masuk tahap dua, ada sedikit masalah komersial dengan PLN yang harus diselesaikan.

"Permasalahan komersil itu secepatnya akan kami selesaikan dengan PLN sehingga tahap dua bisa segera digarap," ujarnya.

Untuk komersial tahap satu katanya, paling telat pertengahan Desember sudah selesai sekarang baru uji coba.

"Pertengahan Desember paling lambat kami sudah lancar menyalurkan ke PLN," ujarnya. (*)