Sumbar verifikasi ketahanan pangan Agam, ini empat kategori yang dinilai

Lubukbasung, (ANTARA) - Tim verifikasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian ketahanan pangan Kabupaten Agam untuk empat kategori di Aula Kantor Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubukbasung, Kamis.

Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Agam Yosefriawan di Lubukbasung mengatakan ke empat kategori itu yakni kategori pembina ketahanan pangan yang diwakilkan oleh Wali Nagari Manggopoh Ridwan, kategori pelayanan ketahanan pangan yang diwakilkan penyuluh Kecamatan Tanjungraya.

Selain itu kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan kegiatan pengembangan industri pangan olahan diwakilkan oleh Kelompok Riak Manapi Kecamatan Tanjungraya dan kategori pelopor ketahanan pangan diwakilkan oleh Hery Supriyatna dari Kecamatan Sungaipua.

"Mereka itu merupakan pemenang pada lomba APN tingkat Agam 2019 dan ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Agam Nomor 170 tahun 2019 tentang Pemenang Lomba APN Tingkat Kabupaten Agam 2019," katanya.

Ia menambahkan, dalam mendukung ketahanan panggan di daerah itu pemerintah setempat memiliki program Agam Menyemai.

Program tersebut membagikan bibit tanaman yang ditanam di perkarangan rumah dan lokasi lainnya.

Selain itu membagikan bibit ikan untuk lubuk larangan, kolam air tenang dan lainnya.

Program itu, tambahnya, untuk menyediakan pangan dimana-mana karena Agam merupakan daerah rawan bencana alam seperti, longsor, banjir, gempa bumi dan lainnya.

"Dengan cara itu masyarakat tidak kesulitan mencari kebutuhan untuk dimakan," katanya.

Sementara itu, Ketua Ti Verifikasi APN Sumbat, Novian Jamil menambahkan pihaknya akan melakukan penilaian seobjektif mungkin dan tidak mengakomodir unsur politis.

"Pesaing saat penilaian itu bukan dari kabupaten dan kota, namun berasal dari peserta sebelumnya dari daerah itu sendiri," katanya.

Pemenang akan diumumkan dalam waktu dekat dan penghargaan itu diserahkan saat HUT Republik Indonesia.

Ia menambahkan, APN itu merupakan kegiatan rutin dari pemerintah pusat dan berkelanjutan.

Penilaian itu dilihat dari berbagai sektor seperti, infrastruktur, sosial, ekononi dan lainnya.

Penilaian itu juga dihadiri kepala organisasi perangkat daerah, wali nagari, tokoh adat dan lainnya. (*)