Muaro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat ini telah melakukan proses integrasi sistem perencanaan (e-Planning) dengan sistem informasi penganggaran (e-Budgetting), sebagai bentuk dukungan terhadap rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilakukan proses uji coba.
Setelah melakukan koordinasi antar lintas sektor, yakni Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bapppeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai tim teknis, selama beberapa bulan terakhir, maka Rabu (12/6) bertempat di ruang rapat BKAD, tim teknis Dinas Kominfo melakukan uji coba progres dan tahapan dalam proses pengintegrasian E-Planning dan E-Budgetting.
Kepala BKAD Endi Nazir, menyebutkan dengan terintegrasinya antara aplikasi perencanaan dan anggaran, sebagai komitmen Pemkab Sijunjung telah mendukung rencana aksi KPK sekaligus sebagai pendukung peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
" Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching atau luncurkan aplikasi ini dihadapan Bupati. Diharapkan pada Tahun 2020, aplikasi ini yang akan diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung," terangnya.
Sementara itu, Tim teknis Kominfo Fitriadi, S.Kom, M.CIO menerangkan tahapan dalam proses pengintegrasian kedua sistem tersebut.
"Tim teknis telah melakukan beberapa tahapan diantaranya melakukan analisa struktur data e-planning, kostumunisasi database e-planning, membuat rest server kedua aplikasi sampai pada tahap uji coba program dan kegiatan OPD ," jelasnya.
Proses uji coba integrasi e-planning dan e-budgetting, dukungan rencana aksi KPK
Tim teknis melakukan uji coba aplikasi e-plenning dan e-buggetting menjelang diluncurkan. (Ist)
