Pemilu, Pemimpin Bangsa dan Anak Tiri

Padang (ANTARA) - Pemilu serentak di Indonesia sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia berjalan dengan relatif aman dan lancar pada 17 April 2019.

Masyarakat antusias memberikan hak pilih pada 810.329 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 34 provinsi dan di luar negeri.

Saking antusias, mereka bersedia antre sejak TPS dibuka pukul 07.00 pagi di TPS, meski baru bisa mencoblos 1-1,5 jam kemudian setelah proses pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengecekan segel serta penandatanganan surat suara.

Hal yang sama terjadi di Sumatera Barat. Bahkan hingga pukul 13.00 WIB lewat, masyarakat masih terkonsentrasi di TPS. Jalan lintas Sumatera yang biasa selalu ramai oleh kendaraan sejak subuh, terlihat lengang. Kondisi itu terus berlangsung hingga lewat tengah hari.

Tidak heran jika partisipasi pemilih di daerah itu diperkirakan lebih dari 80 persen. Jumlah yang bisa dibilang luar biasa karena target nasional hanya sekitar 77,5 persen.

Pada beberapa kali pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih di daerah itu tidak terlalu tinggi. Jangankan 80 persen, 70 persen saja sulit tercapai, padahal yang dipilih adalah pemimpin daerahnya sendiri dan penyelenggara sudah "habis-habisan" melakukan sosialisasi.

Pemilihan Presiden (Pilpres) diyakini menjadi magnet bagi masyarakat sehingga berduyun-duyun ke TPS untuk mencoblos. Masifnya pembahasan tentang Pilpres di media massa dan media sosial membuat perhatian masyarakat tersedot sehingga berkeinginan ikut menentukan arah bangsa ke depan dengan memilih pemimpin secara langsung.

Dinamika seputar Pilpres sebelum hari pencoblosan di Sumbar juga sangat menarik. Dukungan dan delarasi dari berbagai kelompok masyarakat silih berganti mengisi ruang publik. Sebagian mendukung calon nomor urut 1, Joko Widodo-Makruf Amin sebagian mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo-Sandi.

Kejutan diberikan oleh kepala daerah di Sumbar yang seakan tidak mau ketinggalan. Sebanyak 12 bupati dan wali kota mendeklarasikan dukungan pada Joko Widodo-Makruf Amin, hanya tujuh kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi.

Pendukung Joko Widodo - Makruf Amin itu masing-masing Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati 50 Kota Irfendi Arbi, dan Bupati Solok Gusmal.

Kemudian Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Solok Irzal dan Wali Kota Pariaman Genius Umar.

Sementara tujuh kepala daerah lain di Sumbar merupakan anggota partai pendukung Prabowo-Sandi, meski tidak menyatakan dukungan secara terang-terangan.

Proses dukung mendukung itu tentu sah-sah saja karena masing-masing memiliki hak politik. Hak itupun dijamin oleh Undang-undang.

Bagi kepala daerah ada aturan yang harus dipatuhi seperti harus mengajukan cuti jika bukan hari libur dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

Selama syarat itu dipatuhi, tidak ada persoalan kepala daerah mau mendukung calon presiden yang mana.

Maka proses demokrasi itupun berlangsung dengan aman dan lancar. Tidak ada kendala berarti yang terjadi di lapangan. Semua tertib memberikan hak pilih dan menunggu hasil rekapitulasi C1 di TPS.

Tepat satu detik lewat dari pukul 15.00 WIB sejumlah lembaga yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis hasil hitung cepat secara nasional. Hasilnya pasangan nomor urut 1, Joko Widodo-Makruf Amin sementara unggul.

LSI Denny JA misalnya dengan data hitung cepat genap 100 persen, pasangan Jokowi-Makruf Amin mendapatkan 55.71 persen dan Prabowo-Sandi 44.29 persen.

Namun pihak Prabowo mengklaim memenangi Pilpres berdasarkan real count yang dilakukan tim internal Partai Gerindra dengan 62 Persen suara.

Bagaimanapun hasil resmi baru akan diumumkan oleh KPU pada 22 Mei 2019 setelah rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan hingga ke pusat.

Siapapun yang berhasil memenangkan kompetisi itu nanti adalah pasangan yang terbaik karena mendapatkan dukungan lebih dari separuh wajib pilih di Indonesia.

Dua belah pihak harus bisa menahan diri dan saling menghormati agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga.

"Biduak lalu kiambang batauik" begitulah istilah Minang untuk menggambarkan kondisi pasca proses demokrasi itu selesai.

Kiambang adalah nama umum bagi paku air dari genus Salvinia. Tumbuhan itu biasa ditemukan mengapung di air menggenang, seperti kolam, sawah dan danau, atau di sungai yang mengalir tenang.

Saat biduk atau sampan lewat, kiambang itu akan tersibak, seolah menjadi dua kubu yang berseberangan, namun setelah sampan berlalu secara otomatis kiambang akan kembali bertaut, menyatu. Tidak terlihat bekas pernah tersibak.

Peristiwa alam itu yang ditangkap sebagai sebuah kearifan lokal, ditunjukkan dalam ungkapan Biduk Lalu Kiambang Batauik yang berarti setelah segala proses selesai dilaksanakan, semua pihak harus bersatu kembali dan menghilangkan perbedaan.

Siapapun yang terpilih harus didukung secara bersama-sama. Segala perbedaan yang muncul selama proses demokrasi berlangsung, dihilangkan sehingga Indonesia bisa bergerak maju menjadi bangsa yang besar, sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Sang pemimpinpun harus berfikir sebagai seorang negarawan yang mementingkan bangsa dan negara.

Tidak boleh ada perlakuan anak tiri dan anak kandung untuk daerah yang mendukung dan yang tidak mendukungnya sewaktu pemilihan.

Sebagai seorang kepala negara, pemimpin NKRI, semua harus dipandang sama. Perhatian dan pembangunan harus tetap merata. Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Papua adalah sama, Indonesia.

Pandangan itu juga disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno beberapa menit setelah ia melakukan pencoblosan di Padang. Saat ia belum lagi mengetahui pasangan mana yang akan unggul di Sumbar atau lebih luas lagi, di Indonesia.

Saat wartawan bertanya, apakah nanti ada kemungkinan akan ada perlakuan anak tiri dan anak kandung oleh presiden terpilih kepada daerah yang tidak mendukungnya, Irwan menjawab tegas itu tidak mungkin terjadi.

Ia menilai Joko Widodo dan Prabowo adalah tokoh yang memiliki jiwa negarawan yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga tidak akan terjerumus pada pemikiran sempit seperti itu.

Jika Joko Widodo terpilih sebagai presiden, tentu tidak hanya akan memikirkan pembangunan di daerah basis suaranya sendiri. Sebagai pemimpin, sebagai negarawan, ia akan tetap memikirkan pembangunan di semua provinsi demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia, meski saat pemilihan ia tidak menang pada seluruh provinsi itu.

Hal itu telah dibuktikannya saat memimpin pada periode pertama. Di Sumbar misalnya, meski hanya mendapatkan sekitar 23,1 persen suara pada Pilpres 2014 berbanding 76,9 persen untuk Prabowo, tetapi orang nomor satu di Indonesia itu tetap memberikan perhatian lebih pada Sumbar.

Dana APBN digelontorkan untuk pembangunan di berbagai bidang. Bahkan ia beberapa kali mengunjungi Sumbar untuk memastikan program pembangunan itu berjalan maksimal.

Perhatian itu diyakini akan tetap diberikan jika ia terpilih sebagai presiden untuk kali kedua, meski perolehan suaranya di Ranah Minang pada Pemilu 2019 tidak naik dari Pilpres 2014 bahkan menurun.

Itu adalah bukti bahwa perhatian ke Sumbar selama ini bukan dalam kerangka politik transaksional, memberikan jasa untuk mendapatkan imbal balik tertentu, tetapi tumbuh dari jiwa seorang negarawan.

Pihak-pihak tertentu yang menilai ia memberikan perhatian pada Sumbar demi mendapatkan simpati pada Pemilu 2019, adalah upaya mengecilkan kebesaran jiwa seorang Joko Widodo.

Demikian juga pandangan yang menyebut orang Minang tidak membalas budi karena tidak memilih Joko Widodo-Makruf Amin pada Pemilu 2019, hanya pandangan picik karena seolah tidak memposisikan Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan.

Bagaimana bila nanti berdasarkan rekapitulasi KPU ternyata Prabowo yang menang Pemilu 2019? Tentu seharusnya ia juga akan berlaku sama. Tidak boleh ada anak tiri dan anak kandung pada daerah yang menjadi basisnya serta meminggirkan pembangunan di provinsi lain yang tidak memilihnya.

Irwan yakin, Prabawo juga memiliki jiwa negarawan yang lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI.

Karena itu ia mengajak seluruh lapisan masyarakat di Sumbar, siapapun yang terpilih nanti agar didukung sepenuh hati sebagai pemimpin Indonesia.

Sayang, sisa-sisa kekecewaan dari proses demokrasi itu masih saja lengket dan melekat pada sebagian orang di Indonesia. Pada mereka yang lebih mementingkan emosi sesaat ketimbang persatuan usai pelaksanaan Pemilu.

Pandangan tentang tidak akan ada perlakuan anak tiri dan anak kandung itu "dibully" habis-habisan di media sosial tanpa mau mengerti dan memahami konteksnya.

Ia seakan dihakimi oleh orang-orang yang bahkan tidak mengerti hukum.

Padahal itu adalah sebuah harapan, dimana tertumpang doa untuk persatuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur.***