Banyak pejabat tak profesional, Wabup Limapuluh Kota inisiasi "Senin Baronggok"

Sarilamak (ANTARA) - Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Ferizal Ridwan melakukan reformasi birokrasi melalui kegiatan "Senin Baronggok" mengingat banyaknya pejabat yang tidak profesional dalam melayani masyarakat.

"Berangkat dari kurangnya kepedulian kepada masyarakat dan banyaknya pejabat yang gamang bekerja serta cenderung tidak profesional," ujar Ferizal Ridwan di Sarilamak, Senin.

Ia mengatakan banyak pejabat di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota yang hilang integritas karena loyalitas yang tidak pada tempatnya kepada atasan.

Karena loyalitas, hilang integritas maka dengan diskusi melalui Senin Baronggok ini diharapkan bisa berubah," kata Wabup.

Ia mengatakan "Senin Baronggok" ini merupakan kegiatan briefing pagi atau coffee morning sesuai dengan tradisi minang yakni "baronggok" atau diskusi melingkar yang pernah dilakukan di Bukit Marapalam.

"Diskusi ini adalah tradisi Minang sejak 1403 seperti saat perumusan Adat Basandi Syara, Syara' Basandi Kitabullah," ujarnya.

Ia mengharapkan Senin Baronggok yang ia inisiasi ini mampu memberikan perubahan terhadap pelayanan, administrasi dan cara kerja birokrat yang lebih baik lagi.

"Kita berdialog membahas kewajiban pemerintah dalam hal pelayanan, administrasi sekaligus terjalinnya silaturahim," jelas Wabup.

Pembahasan dalam "Senin Baronggok" kata Wabup sesuai dengan tema atau permasalahan yang mengemuka di daerahnya.

"Diharapkan muncul ide gagasan solusi dalam membahas topik aktual yang ditentukan itu," jelasnya.

Sening Baronggok ini sudah dimulai sejak Januari 2019 dan hingga kini adalah Senin Baronggok yang keenam.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan tema tersebut diundang untuk hadir dalam Senin Baronggok.

"Jika dialog tidak menyelesaikan semua persoalan tapi permasalahan apa yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog," kata Ferizal Ridwan.

Hasil dari satu jam bersama Wabup ini akan direkomendasikan atau memberikan pertimbangan kepada bupati agar bisa menetapkan kebijakan atas persoalan yang dibahas.(*)