Padang, (Antaranews Sumbar) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak mau berkomentar terkait wacana sejumlah bupati dan wali kota di provinsi itu yang menyatakan dukungan pada calon presiden petahana, Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinan dua periode.
"Kalau itu saya no comment," katanya usai melantik Wali Kota Sawahlunto di Padang, Senin.
Meski enggan berkomentar, namun Irwan sempat "menarik" sejumlah kepala daerah yang diduga akan menyatakan dukungan terhadap Jokowi jadi presiden dua periode ke dalam ruangannya.
Kepala Daerah itu di antaranya Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni dan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.
Usai pertemuan selama satu jam, rencana pernyataan dukungan terhadap Jokowi sebagai calon presiden tiba-tiba dibatalkan dan diganti dengan ucapan apresiasi dan terima kasih pada pemerintah pusat.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias yang berinisiatif bertemu awak media menyebutkan pertemuan yang dilakukan dengan gubernur membicarakan banyak hal.
Hasil pertemuan itu, pemerintah daerah di Sumbar menyatakan ucapan terima kasih pada pemerintah pusat terhadap perhatian yang diberikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
"Bukittinggi misalnya, tidak punya anggaran untuk membangun pasar atas yang ludes terbakar. Pemerintah pusat turun tangan hingga perekonomian masyarakat kembali menggeliat. Sangat pantas kalau pemerintah daerah berterima kasih," katanya.
Ia membantah ada tekanan dari gubernur hingga rencana pernyataan dukungan terhadap Jokowi sebagai calon presiden batal dilakukan.
"Tidak ada itu. Tapi kami sebagai pemerintah daerah sangat berterima kasih pada Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Bupati Dharmasraya Sutan Riska juga belum mau memberikan keterangan jelas pada awak media terkait dukungan terhadap calon presiden itu.
Meski demikian ia juga tidak menyebut dukungan itu batal dilakukan.
Sebelumnya sebuah dokumen pernyataan dukungan dari sejumlah bupati dan wali kota di Sumbar bocor ke awak media.
Dalam dokumen yang berisi tiga poin itu disebutkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kepala daerah di Sumbar mendukung pemerintahan dilanjutkan kembali.
Sebanyak 14 dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar tertera dalam dokumen itu tetapi hanya tujuh orang yang telah menandatangani yaitu Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.
Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni dan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dan Bupati Pasaman Yusuf Lubis. (*)
