Pemkab Sijunjung tingkatkan kompetensi Ketua BPN, 70 peserta ikuti pelatihan teknis

id sekda sijunjung

Pemkab Sijunjung tingkatkan kompetensi Ketua BPN, 70 peserta ikuti pelatihan teknis

Sekda Sijunjung Zefnihan memasang tanda pengenal kepada sejumlah perwakilan peserta dalam pelatihan teknis penguatan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan nagari. (ist)

Tujuan penyelenggaraan pelatihan teknis ini untuk mewujudkan aparatur pembina pemerintahan nagari yang kompeten, khususnya kecamatan serta BPN dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan nagari
Muaro (Antaranews Sumbar) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat menyelenggarakan pelatihan teknis penguatan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan nagari guna meningkatkan kapasitas sumber daya pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di daerah setempat.

Pelatihan untuk para Ketua BPN se-Kabupaten Sijunjung ini berlangsung sejak 27-29 Juni 2018 di salah satu hotel di Kota Padang.

Pelatihan teknis ini dibuka oleh Sekdakab Sijunjung, Zefnihan diikuti 70 peserta yang terdiri dari ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekretaris camat se-Kabupaten Sijunjung.

"Tujuan penyelenggaraan pelatihan teknis ini untuk mewujudkan aparatur pembina pemerintahan nagari yang kompeten, khususnya kecamatan serta BPN dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan nagari," kata Kepala DPMN Sijunjung, Syukri, MM yang juga sebagai ketua pelaksana.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan melakukan percepatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada 2019 serta saling memberi dan menerima informasi dalam menyikapi perkembangan yang terjadi, dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

Sementara Sekdakab Sijunjung, Zefnihan berharap agar ilmu yang diperoleh selama pelatihan dapat dikembangkan, diterapkan serta diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Dalam arahannya ia juga menyampaikan program penataan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prioritas visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), karena pemerintah nagari yang kuat adalah pilar penyangga utama jalannya program pemerintahan daerah.

Sekarang pemerintahan nagari tidak hanya muara dari program dan kegiatan pemerintah daerah, tapi juga dari pemerintah pusat. Karena itu, keberhasilan program yang ada di Kabupaten Sijunjung dan di pusat, sangat ditentukan oleh pelaksanaan program di nagari yang BPN terlibat di dalamnya.

"Justru itu, saya berharap kepada seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan sungguh-sungguh, supaya ilmu yang diperoleh bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban," harapnya. (*)