Bank Indonesia : Ganguan Keamanan sedikit berdampak pada Rupiah

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan rentetan aksi teror ledakan bom di Jawa Timur, Minggu lalu, sedikit mempengaruhi kurs Rupiah terhadap mata uang asing di mata para investor.

Ia di Jakarta, Selasa, mengatakan secara umum memang ada sedikit dampak ekonomi jika dunia internasional melihat adanya gangguan keamanan di Indonesia. Tapi berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, pengaruh dari insiden teror seperti pada Minggu (13/5) hanya minimum.

"Serangan bom kemarin hanya memberikan sedikit pengaruh kepada nilai tukar Rupiah," ujarnya.

Ia mengatakan sejauh ini fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Dia meminta agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang menghadapi volatilitas nilai tukar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"BI dipastikan akan selalu berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Kalau pun sudah menyentuh nilai tukar Rp 14.000 per dolar AS, itu sesuatu yang kalau secara presentasi kecil, dan negara lain ada yang lebih buruk dari negara kita," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus menjaga kepercayaan investor dari dampak aksi teror bom yang terjadi di Surabaya, Minggu lalu. Hal itu agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.

"Tentu kita berkepentingan untuk tidak membiarkan suatu serangan teror itu kemudian menghilangkan kepercayaan dan persepsi positif terhadap ekonomi," katanya.

Ia mengemukakan kegiatan ekonomi masyarakat saat ini sedang meningkat seiring dengan membaiknya kinerja konsumsi rumah tangga, investasi maupun ekspor yang tercatat tumbuh positif pada triwulan I-2018.

Untuk itu, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan para investor maupun pelaku pasar bahwa kebijakan yang ada saat ini telah memperkuat pondasi ekonomi agar tidak rentan terhadap gangguan internal maupun eksternal.

"Kita menjaga momentum dari pertumbuhan ekonomi kita yang sekarang ini sedang menguat. Kita jaga seluruh 'policy' untuk dapat meningkatkan investor, ekspor dan daya beli masyarakat," ujar Sri Mulyani.(*)