Belum ada desa di Mentawai yang cairkan ADD 2018

id Dana desa

Kepala Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai Rinaldi (Ist)

Tuapeijat (Antaranews Sumbar) - Badan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat hingga April 2018 belum ada desa di daerah itu yang mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD), terkait sebagian belum menyerahkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepulauan Mentawai Rinaldi di Tuapeijat, Rabu mengungkan hingga saat ini masih ada beberapa desa yang memproses RKPDes-nya di masing-masing kecamatan.

Akibatnya masih menunggu selesainya proses RKPDes, dan apabila sudah selesai RKPDes baru bisa dicairkan. Mudah-mudahan dalam pekan ini sudah selesai dan dapat cairkan, terkait batas waktu pencairan ADD tergantung desa.

“Kalau cepat penyelesaikan RKPDesnya atau pelaporan pada tahap pertama lebih bagus sehingga sudah bisa kita minta ke tahap selanjutnya, tapi kalau tidak cair pada tahap pertama tentu secara otomatis yang tahap tergangu juga," kata Rinaldi.

Keterlambatan penyelesaian laporan terjadi, ada beberapa kendala di antaranya masih terjadi pergantian aparatur tingkat desa.

“Dengan adanya pergantian bagian keuangan desa yang sudah kita latih soal pengelolaan dana desa tentu akan menyulitkan lagi dengan aparatur yang baru,” kata Rinaldi.

Soal pemahaman bagi aparatur desa sebenarnya cukup cepat, hanya saja masih sering ditemukan adanya kepala desa yang sewaktu-waktu mengganti aparatur bagian keuangan (Bendahara).

“Kita berharap kepala desa jangan terlalu sering mengganti aparaturnya, karena tidak mungkin kita memberikan pelatihan setiap saat karena anggaran terbatas. Apalagi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) saat ini wajib digunakan desa di seluruh Indonesia, dan berharap ada admin Siskeudes yang sudah bisa di setiap desa,” kata Rinaldi.

Karenanya pihaknya berharap, pihak di tingkat kecamatan memiliki tenaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk melakukan evaluasi RKPDes.

“Evaluasi di kecamatan kalau pun tidak secara langsung dilihat oleh masyarakat tetapi pihak kecamatan dapat melihat dan melakukan pengecekan, atau evaluasi dan membatalkan jika ada program yang belum prioritas,” kata Rinaldi.

Pembagian dan penetapan besaran dana desa telah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 65 tahun 2017, baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2018.

Data yang diperoleh dari BKD Mentawai dana desa pada 2018 mengalami kenaikan senilai Rp3 miliar dari tahun 2017 yang berjumlah Rp105 miliar. Rincian ADD tahun ini senilai Rp62,7 miliar yang bersumber dari APBD, sedangkan dari APBN senilai Rp45,3 miliar.

Kemudian total pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah senilai Rp447,6 juta.*
Pewarta :
Editor: Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar