Sumbar provinsi dengan inflasi tertinggi ke enam di Sumatera

Padang, (Antaranews Sumbar) - Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mewaspadai tekanan inflasi pada Maret 2018 yang mencapai 0,31 persen serta menyiapkan langkah antisipasi ke depan.

"Setelah pada Februari 2018 Sumbar deflasi 0,10 persen memasuki Maret terjadi inflasi 0,31 persen, ini menempatkan Sumbar sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi ke enam di Sumatera," kata Kepala BI perwakilan Sumbar, Endy Dwi Tjahjono di Padang, Rabu.

Menurutnya inflasi Sumbar pada Maret dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan bergejolak yang mencapai 0,37 persen.

"Harga komoditas yang naik terutama cabai merah dan jengkol dengan andil 0,06 persen dan 0,02 persen," ujar dia.

Ia mengemukakan akibat curah hujan yang cukup tinggi berdamapak pada pasokan cabai merah di pasar, sementara untuk jengkol harga naik karena terbatasnya pasokan dari petani di pasar tradisonal.

Selain itu pada Maret 2018 kelompok barang yang diatur pemerintah juga mengalami inflasi sebesar 0,29 persen.

"Ini dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan rokok putih dengan andil 0,05 persen dan 0,02 persen," tambah dia.

Menurutnya kenaikan harga BBM karena kebijakan pemerintah menaikan BBM nonsubsidi khususnya pertalite dan solar non subsidi sejak 24 Maret 2018.

Sedangkan harga rokok putih naik karena penyesuai harga oleh penjual mengakomodasi kenaikan tarif cukai rokok 2018, katanya.

Endy mengingatkan setelah mencermati kondisi inflasi pada Maret 2018 perlu dilakukan antisipasi karena tekanan inflasi akan kembali terjadi.

Apalagi berdasarkan perkiraan cuaca Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan cukup tinggi di Sumbar sehingga akan berdampak pada risiko gagal panen hingga terganggunya distribusi, jelas dia.

Selain itu ia juga mengingatkan menjelang Ramadhan akan terjadi peningkatan permintaan sehingga ini perlu dilakukan antisipasi.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota di daerah itu lebih peduli terhadap inflasi dan tidak membiarkan begitu saja faktor-faktor yang dapat memicunya.

"Ketika harga pangan naik tak menentu, masyarakat tidak mampu beli, itu terjadi karena kepala daerah tidak peduli dan membiarkan saja, untuk mengatasi inflasi itu harus bersama-sama, lanjutnya.

Ia meminta kepala daerah selalu menindaklanjuti setiap hasil pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah karena tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat.

"Pemimpin harus peduli soal ini, jangan sampai autopilot, jalan sendiri tanpa terasa ada kehadiran kepala daerah," ujarnya.

Ia menyebutkan pengendalian inflasi membuat masyarakat nyaman juga bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif karena harga-harga stabil sehingga pemilik modal bisa memperkirakan kapan uangnya kembali. (*)