Ditunggu peran TP-PKK dalam minimalisasi krisis yang dihadapi bangsa

id Ali Mukhni

Ditunggu peran TP-PKK dalam minimalisasi krisis yang dihadapi bangsa

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni (ANTARA SUMBAR/Aadiaat MS)

Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Ali Mukhni berharap Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dapat membantu meminimalisasi krisis yang dihadapi bangsa.

"Saat ini banyak krisis yang dihadapi Indonesia, mulai dari narkoba hingga krisis etika dan moral," katanya di Parit Malintang, Senin.

Ia mengatakan peran ibu-ibu tersebut untuk meminimalisasi krisis itu yaitu dengan melindungi anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Perlindungan dari bahaya narkoba tersebut tidak saja dengan memberikan pengertian kepada anak namun juga memperhatikan jajanannya karena produk-produk yang dijual dipasaran belum tentu aman untuk konsumsi.

"Apalagi saat ini Indonesia gawat narkoba, dan akhir-akhir ini ditemukan permen yang dicampurkan dengan narkoba," katanya.

Sedangkan untuk menghadapi krisis etika dan moral dapat dengan menanamkan pendidikan karakter terhadap anak, ujarnya.

Selain itu, lanjutnya karena suami dari anggota organisasi tersebut bekerja di pemerintahan yang mana memiliki tuntutan kerja yang berat maka ibu-ibu PKK diharapkan selalu memberikan dukungan sehingga suaminya semangat bekerja.

"Beri suaminya dukungan dan doa sehingga dia bekerja dengan semangat dan ikhlas," ujar dia.

Sementara Rektor Universitas Dharma Andalas Dr. Rahmi Fahmy mengatakan komunikasi ibu-ibu dengan keluarga diperlukan.

"Apalagi ibu-ibu itu merupakan wanita karir sehingga dapat mengganggu komunikasi dengan keluarga," kata dia.

Oleh karena itu, ibu-ibu tersebut juga harus menguasai manajemen agar kerjanya dapat diselesaikan, tugasnya sebagai karder PKK dapat berjalan, dan tanggungjawabnya terhadap keluarga tidak ditinggalkan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Nevi Irwan Prayitno mengatakan saat ini kedudukan organisasi tersebut setara dengan organisasi perangkat daerah.

"Dengan adanya kesetaraan tersebut maka tanggungjawabnya akan lebih besar dan keberadaanya selama ini diakui," katanya.