Peran pers dalam menyukseskan perhelatan politik sangat penting dengan menghadirkan berita-berita yang tetap membangun kecerdasan masyarakat pemilih di tanah air.
Pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang aman, jujur, adil dan berlangsung damai tentu jadi dambaan semua, dan pemimpin yang terpilih sesuai dengan proses demokrasi yang benar.
Dibuka oleh Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar Jasman, Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Indonesia beradu argumen terkait peran media massa dalam politik di Indonesia.
Hasilnya orang-orang nomor satu dalam jajaran redaksi di media massa masing-masing di Indonesia itu sepakat untuk menyukseskan helat demokrasi Pemilu Kepal Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019 dengan menjaga objektivitas pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik.
Berikut isi deklarasi tersebut, Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) meyakini bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Demokrasi harus menghasilkan pilihan terbaik agar tujuan kesejahteraan bisa dicapai. Dan Pers bertugas untuk terus berupaya mendorong agar demokrasi menghasilkan orang terbaik untuk negeri ini.
Oleh sebab itu, maka kami anggota Forum Pemred menyatakan:
1. Komitmen untuk menyukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang diselenggarakan dengan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, transparan, proportional, profesional, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Menjunjung kode etik jurnalistik, profesionalisme profesi serta menjaga norma kesantunan dalam meliput dan menulis berita terkait Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 khususnya, dan tugas jumalistik lain pada umumnya.
3. Menjaga objektivitas pemberitaan, dan menghormati dan memberikan porsi yang sesuai kepada semua peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
4. Percaya bahwa penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 serta semua elemen terkait kan melaksanakan tugasnya dengan profesional, jujur dan adil demi kemaslahatan bangsa.
5. Menghimbau kepada semua peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 agar berkompetisi secara sehat, menghindari kampanye negatif, disinformasi, ataupun pengguna isu-isu SARA (Suku, Agama & Ras) yang dapat memecah belah bangsa, dan akan mengedepankan program konstruktif untuk mencerdaskan dan membangun bangsa.
6. Mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk berpatisipasi secara damai, tertib dan toleran dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Sementara itu sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN), Antara dipastikan menjaga objektivitas pemberitaan selama Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019 dengan mendahulukan kepentingan nasional.
"Antara tidak boleh berpihak pada golongan maupun calon mana pun, hanya untuk kepentingan bangsa," kata Direktur Utama Antara Meidyatama Suryodiningrat.
Pilkada dan Pemilu adalah bagian dari aspek pembangunan manusia dan pembangunan politik di Indonesia, karena itu Antara akan melaksanakan tugasnya dengan objektif.
Pada hari yang sama Kementerian Komunikasi Informasi bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani kesepahaman terkait pengawasan terhadap konten berita dan iklan media massa selama Pilkada dan Pemilu 2019.
Kesepahaman itu bertujuan untuk menjaga pelaksanaan Pilkada dan Pemilu agar berjalan sesuai aturan.***
"Antara tidak boleh berpihak pada golongan maupun calon mana pun, hanya untuk kepentingan bangsa," kata Direktur Utama Antara Meidyatama Suryodiningrat.
Pilkada dan Pemilu adalah bagian dari aspek pembangunan manusia dan pembangunan politik di Indonesia, karena itu Antara akan melaksanakan tugasnya dengan objektif.
Pada hari yang sama Kementerian Komunikasi Informasi bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani kesepahaman terkait pengawasan terhadap konten berita dan iklan media massa selama Pilkada dan Pemilu 2019.
Kesepahaman itu bertujuan untuk menjaga pelaksanaan Pilkada dan Pemilu agar berjalan sesuai aturan.***
