Dandim Pariaman ingatkan anggotanya hati-hati gunakan media sosial selama pilkada

Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Komandan Kodim 0308 Pariaman, Sumatera Barat, Letkol Arh Hermawansyah meminta seluruh aparat TNI di kesatuannya agar berhati-hati menggunakan media sosial selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Personel TNI harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dikhawatirkan karena ikut serta berkomentar, membagikan, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada Pariaman akan bermuara pada masalah yang dihubungkan dengan netralitas anggota," kata dia di Pariaman, Selasa.

Bahkan kata dia, setiap anggota TNI dilarang berfoto dengan salah seorang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam masa pemilihan kepala daerah.

"Kita mengkhawatirkan hal-hal seperti itu menjadi salah tafsir oleh masyarakat luas, sehingga menganggap aparat TNI tidak netral yang dapat merusak citra kesatuan," ujarnya.

Pihaknya menegaskan dan menjamin seluruh aparat TNI di kesatuan tersebut akan bersikap netral selama penyelenggaraan pilkada serentak 2018.

"Personel TNI dipastikan akan bersikap netral, karena hal tersebut sudah diatur jelas dalam Undang-undang dan arahan Panglima TNI," katanya.

Ia mengatakan apabila ada unsur TNI dari kesatuan Kodim 0308 Pariaman yang terlibat politik praktis atau mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon maka langsung diproses oleh Polisi Militer.

"Setiap anggota TNI yang terlibat dalam politik praktis dan mengenyampingkan sikap netral maka harus diproses sesuai pelanggaran yang dilakukannya," ujar dia.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan pihaknya meyakini unsur TNI telah memiliki standar nilai yang jelas terkait netralitas selama Pilkada.

"Panwaslu hanya menyampaikan pemantapan nilai-nilai netralitas TNI selama pilkada dan diharapkan terus terjaga selama pesta demokrasi berlangsung," kata dia.

Pihaknya mengatakan yang menjadi perhatian Panwaslu kepada TNI ialah tidak menunjukkan, menggambarkan, atau dapat dinilai sebagai sikap-sikap keberpihakan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Kemudian setiap anggota TNI diminta tidak terlibat dalam politik praktis," ujarnya. (*)