2018, Sumbar Targetkan Produksi Ikan 212.145 Ton

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Sumatera Barat menargetkan produksi perikanan tangkap sebesar 212.145 ton pada 2018 atau mengalami kenaikan 2.516 ton dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri di Padang, Selasa (31/10) menyebutkan produksi perikanan tangkap 2018 tersebut tersebar di tujuh daerah, yakni Kabupaten Kepualauan Mentawai 3.270 ton, Pesisir Selatan 33.721 ton, dan Padangpariaman 45.053 ton.

Selanjutnya Kabupaten Agam 7.148 ton, Pasaman Barat 92.717 ton, Kota Padang 21.733 ton, dan Kota Pariaman 8.500 ton.

Menurutnya jika target produksi perikanan tangkap tersebut tercapai, maka nilai yang diperoleh dari 212.145 ton perikanan tangkap itu mencapai Rp3,738 miliar.

Kemudian ia menyebutkan untuk produksi perikanan tangkap Sumbar yang memiliki garis pantai sepanjang 2.420.357 kilometer secara umum setiap tahun sudah memenuhi target.

Yosmeri menyatakan produksi perikanan tangkap dari luas perairan laut sumbar yang mencapai 186.580 kilometer persegi itu pada 2015 mencapai 204.770 ton dan 2016 produksinya 206,948 ton.

Untuk mendukung produksi perikanan tangkap itu, pihaknya memberikan bantuan seperti penyediaan kapal beserta kelengkapan alat tangkap melalui kerja sama dengan koperasi nelayan Sumbar.

Selain itu, ia mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan asuransi nelayan dan membentuk badan layanan umum.

Pihaknya juga meningkatkan pengetahuan nelayan melalui pelatihan-pelatihan sehingga mereka dapat menguasai teknologi informasi guna mendukung penjualan hasil tangkapannya melalui internet.

"Nelayan di Sumbar juga sudah ada yang memakai bahan bakar dari gas tiga kilogram sebagai penganti solar untuk menggoperasikan kapalnya," ujarnya.

Ia berharap dengan besarnya potensi ikan tangkap tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyebutkan potensi sumber daya alam Indonesia tersebut merupakan aset besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Pemerintah bersama DPR memiliki tugas untuk mewujudkan kesejahteraan itu melalui kebijakan yang tidak memberatkan nelayan dan memberikan bantuan secara merata," kata dia.

Ia menambahkan permasalahan yang mendasar di kelautan Indonesia yakni masih rendahnya akses permodalan, teknologi dan informasi masih tertinggal, dan daya saing produk olahan masih rendah. (*)