Wabup: Sijunjung Butuh Penanganan Bencana Secara Terstruktur

id Arrival Boy, Penanganan Bencana, Sijunjung

Sijunjung, (Antara Sumbar) - Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Arrival Boy mengatakan daerah itu membutuhkan penanganan bencana secara terstruktur untuk menekan potensi korban dan risiko kerugian.

"Kondisi topografi wilayah yang berbukit dan dialiri beberapa sungai dengan bentangan panjang dan debit air cukup tinggi menyebabkan beberapa wilayah sangat mudah terpicu oleh bencana alam," kata dia di Sijunjung, Rabu.

Menyikapi kondisi itu, pihaknya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat serta dinas terkait lain berupaya membangun sebuah sistem penanganan kebencanaan dengan membentuk tim reaksi cepat (TRC).

Tim tersebut, jelasnya, diharapkan mampu mengkaji secara cepat dan tepat dalam mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan.

Hasil pengkajian tersebut, lanjutnya, harus mampu dikoordinasikan secara cepat secara berjenjang sehingga dapat memudahkan upaya penanganan oleh seluruh sektor terkait penanggulangan bencana.

"Di samping itu, tim tersebut juga diwajibkan memberi laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan kepada tim penanganan bencana untuk tingkat kabupaten," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPBD Sijunjung, Hardiwan, menambahkan demi menjaga kualitas kinerja masing-masing lini pada tim tersebut pihaknya telah melaksanakan pelatihan melalui simulasi kebencanaan yang melibatkan sebanyak 20 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah dinyatakan lulus dan pada tahapan seleksi sebelumnya.

Menurutnya, simulasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan anggota tim dalam bertindak serta menguji penguasaan mereka dalam menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana.

"Jika tidak disertai pelatihan maka persepsi dalam proses penanganan kebencanaan akan berbeda-beda, sehingga dibutuhkan keahlian serta penguasaan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan," kata dia.

Sebelumnya Kepala BPBD Sumatera Barat, Nasridal Patria, mengatakan program penanggulangan bencana harus sinkron antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator agar berjalan maksimal.

"Program penanggulangan bencana itu tersebar pada beberapa OPD seperti Dinas Satpol PP dan Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan lain sebagainya," kata dia. (*)