Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Aristo Munandar mendorong pemerintah setempat untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran agar tidak ada pejabat terjerat kasus korupsi.
Ia di Padang, Kamis, mengatakan pada 2016 sejumlah kasus penyalahgunaan anggaran terjadi, salah satunya kasus dugaan penyelewengan anggaran puluhan miliar di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Sumbar.
Agar tidak ada lagi penyimpangan, sebutnya pemerintah provinsi setempat harus lebih meningkatkan pengawasan melalui Inspektorat, seperti pengawasan uang masuk dan keluar di masing-masing organisasi perangkat daerah apakah wajar atau tidak.
Jika tidak, katanya pemerintah sesegera mungkin memanggil pihak terkait untuk diminta keterangan.
Ia menyebutkan beban tugas Pemerintah Sumbar tahun 2017 akan semakin berat karena pengalihan 11 urusan dari kabupaten dan kota ke provinsi.
"Untuk itu komunikasi dan sinergi antara gubernur dan seluruh instansi lebih ditingkatkan," ujar mantan Bupati Agam itu.
Ia mengakui pihaknya pada 2016 agak lemah dalam pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
Selain itu, ia mengatakan Sumbar tidak memiliki dana kas yang besar sehingga seluruh uang yang keluar benar-benar diupayakan berguna untuk masyarakat.
"Sudah menjadi tanggung jawab ASN pula untuk mempertanggungjawabkannya sesuai tugas pokok dan fungsinya," ujarnya.
Aristo berharap ke depan tidak ada lagi pejabat di Sumbar yang tersangkut masalah penyelewengan anggaran baik dengan jumlah kecil atau besar.
"Walaupun jumlah uangnya cuma Rp10 rupiah sekalipun jika itu bukan haknya, maka itu merupakan perilaku yang salah," katanya. (*)
Legislator: Pemprov Tingkatkan Pengawasan Anggaran
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar.
