Logo Header Antaranews Sumbar

Korem Sumbar Berangkatkan Tim Pemantu Pembangunan Huntap

Rabu, 30 Januari 2013 13:59 WIB
Image Print

Padang, (ANTARA) - Korem 032/Wirabraja, Sumatera Barat akan memberangkatkan tim pemantau pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 31 Januari. "Tim itu direncanakan akan diberangkatkan pada 31 Januari 2013 menuju Mentawai," kata Dandrem 032/Wirabraja Sumbar, Kol Inf Amrin, di Padang, Rabu. Tim berada di Kabupaten Mentawai selama 25 hari untuk melakukan pemantuan hutan diolah untuk membangun hunian tetap di Mentawai. "Korem Sumbar akan segera melakukan penebangan pohon jika proses 'land clearing' selama 25 hari selesai dikerjakan," ungkap dia. Dia menyebutkan, proses administrasi perizinan baik di tingkat pusat hingga provinsi sudah keluar dan sekarang pihaknya menunggu tahap kegiatan untuk pembangunan huntap di Mentawai. Kepala BPBD Sumbar, Yazid Fadhli, menyatakan permohonan Gubernur Sumbar untuk perlakuan khusus terhadap program perbaikan akibat bencana di Mentawai telah disetujui Kementerian Kehutanan terkait dengan pengolahan kayu untuk membangun hunian tetap di Mentawai. BPBD Sumbar menerima surat dari Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan dengan nomor surat S.76/Menhut-VI/BUHA/2013 tanggal 18 Januari 2013, yang isinya mengizinkan pengolahan kayu untuk pembangunan hunian tetap di Mentawai. "Dalam surat itu, Dirjen Bina Usaha mengizinkan kayu dari 3.500 hektare hutan diolah untuk membangun hunian tetap di Mentawai. "Huntap yang akan dibangun itu sebanyak 2.072 unit dengan anggaran sebesar Rp486 miliar," ujar dia. Menurut dia, hunian tetap bagi korban gempa dan tsunami Mentawai yang terjadi pada Oktober 2010 itu akan dibangun di tiga pulau besar, yakni Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora. "Untuk percepatan pembangunan huntap ini, kita harapkan Bupati Mentawai segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Pokmas," kata dia. Saat ini sedang dipersiapkan proses "land clearing" oleh Primkopad Korem Sumbar sesuai dengan surat dari Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan. "Kita berharap proses 'land clearing' yang rencanakan dilakukan Primkopad Korem Sumbar cepat dilakukan sehingga pembangunan huntap segera dilakukan," ujar Yazid Fadhli. (*/zon/jno)



Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026