Jakarta, (Antara Sumbar) - Perusahaan penyelenggara layanan (muassasah) ibadah haji Arab Saudi meminta maaf telah menggunakan label makanan Kementerian Agama untuk jamaah nonkuota/furoda dari negara bukan Indonesia.
"Kami minta maaf kepada Kemenag. Itu kekeliruan kami," kata Ketua Muassasah Asia Tenggara Mohammad Amin Indragiri sebagaimana siaran pers Pinmas Kemenag yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan benar pihaknya telah mendistribusikan katering berlabel Kementerian Agama pada jamaah haji yang tinggal di Maktab 51. Mereka adalah jamaah haji furoda yang berasal dari beberapa negara seperti Kamboja, Filipina, termasuk juga Indonesia.
Permintaan maaf ini disampaikan Amin sehubungan adanya temuan mengenai makanan dengan kemasan berlabel Kemenag, tapi diberikan kepada bukan jemaah haji Indonesia. Mendengar informasi tersebut, tim PPIH Arab Saudi segera melakukan monitoring ke Maktab 51.
Selain itu, PPIH juga menemui pimpinan muassasah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peredaran katering tersebut. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa makanan itu didistribusikan untuk jemaah furoda yang tinggal di Maktab 51.
Muassasah Asia Tenggara sendiri melayani katering untuk 26 maktab jamaah haji Indonesia.
Amin mengaku pihaknya tidak sengaja menggunakan penutup kemasan katering dengan tutup yang berlabel Indonesia.
"Insya Allah kalau ada umur, tahun depan kekeliruan yang semacam ini tidak terulang," kata dia.
Namun demikian, Amin mengatakan makanan yang disajikan juga masakan bercita rasa Indonesia. Sebab jamaah furoda yang berasal dari berbagai negara itu memang lebih memilih menu masakan Indonesia.
Selain menyampaikan permintaan maaf secara lisan, pihak muassasah juga menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Kementerian Agama yang ditandatangani langsung oleh ketua muassasah Asia Tenggara.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil memastikan kalau peristiwa ini tidak berpengaruh terhadap layanan katering jamaah haji Indonesia.
"Makanan untuk jamaah haji Indonesia aman. Kalau ada kekurangan kami langsung terjun mengatasi di lapangan," kata dia.
Djamil berharap, muassasah lebih berhati-hati lagi. Semula mereka menganggap enteng masalah karena menganggap persoalan itu tidak mempunyai implikasi apa-apa.
Padahal, menurut Djamil, bagi Kemenag penyelenggara haji yang juga diawasi masyarakat, hal tersebut jika dibiarkan bisa menimbulkan banyak penafsiran. (*)
