Perantau: Pembangunan Di Sawahlunto Abaikan Layanan Aksi

Sawahlunto, (Antara Sumbar) - Perantau asal Kota Sawahlunto, Sumatera Barat(Sumbar), menilai tahapan pembangunan di daerah itu masih mengabaikan program bersifat layanan aksi yang melibatkan seluruh unsur yang ada.

"Kami menilai pembangunan kota ini tidak terkonsep dengan jelas, miskin ide serta lebih mengutamakan upaya peraihan penghargaan demi prestise individu yang pada dasarnya tidak membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata salah seorang tokoh perantau asal Silungkang, H Fauzi Hasan di Sawahlunto, Jumat.

Dia menyontohkan, layanan aksi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui serangkaian upaya pembinaan masyarakat secara berkesinambungan dan terencana baik sebagai pelaku utama perwujudan visi kota itu sebagai kota wisata tambang yang berbudaya.

Selain itu, jelasnya, yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan sarana prasarana infrastruktur kawasan permukiman penduduk seperti pembangunan drainase, agar derajat kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan dan mampu mengangkat kualitas hidup mereka.

"Pelaksanaannya harus dilakukan oleh tim kerja yang memiliki tingkat inteligensia dan profesionalitas individu para pejabat pemerintah kota ini selaku pengendali-pengendali seluruh kegiatan tersebut," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui rangkaian layanan aksi tersebut harus bebas dari unsur kepentingan individu para politisi lokal kota itu untuk sekedar meraih dukungan masyarakat semata, tanpa mempertimbangkan manfaat yang bisa diterima masyarakat ketika uang negara dialokasikan untuk membiayai sebuah pembangunan.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaannya juga membutuhkan fungsi-fungsi pengawasan baik secara kelembagaan melalui institusi terkait maupun oleh masyarakat luas, selain perencanaan yang akurat dengan sasaran utama semata-mata memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

"Pembangunan tidak bisa terlaksana hanya bermodalkan jargon-jargon politik menggunakan berbagai media semata atau unjuk kemampuan berpidato di depan khalayak ramai, sementara pada pelaksanaannya justru tidak membawa dampak apa-apa," tegasnya.

Senada, salah seorang perantau lainnya asal Kecamatan Talawi, Nurman Iskandar(32), menilai secara umum pelaksanaan pembangunan sudah baik namun diakui masih membutuhkan perbaikan-perbaikan pada beberapa fungsi pemerintahan yang ada.

"Yang paling terlihat jelas adalah lemahnya fungsi-fungsi pengawasan oleh unsur penyidik serta para legislator daerah ini terhadap pejabat pemerintah eksekutif terkait penggunaan keuangan negara yang tidak memperhatikan aspek kualitas serta manfaat dari pembangunan itu sendiri secara maksimal," kata dia.

Dia berharap, pihak pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung.

Salah satunya, tambah dia, adalah dengan melepaskan segala beban kepentingan individu oknum politisi dan mulai membuka saluran komunikasi dengan semua pihak terkait termasuk perantau, tanpa mengawatirkan munculnya tokoh-tokoh baru yang lebih memiliki kualitas dan dedikasi yang tinggi sebagai pesaing politiknya. (*)