Padang, (Antara Sumbar) - Ketua DPD Association of the Indonesian Tours and Travel (Asita) Sumatera Barat (Sumbar), Ian Hanafiah menyatakan tidak setuju dengan adanya wacana parkir di kawasan wisata yang digratiskan saat libur Lebaran Idul Fitri 1473 Hijriyah.
"Saya tidak setuju kalau digratiskan karena momen Lebaran itu menjadi peluang untuk perekonomian masyarakat setempat termasuk juru parkir," kata dia di Padang, Kamis.
Ia menilai jika tujuan mengratiskan parkir di kawasan wisata tersebut ialah untuk tidak terjadi pemalakan, maka niat dan tujuan itu bagus, namun hal itu bukan solusi yang tepat.
"Harusnya parkir liar dan pemalakan yang ditertibkan, bukan malah mengratiskannya," ujarnya.
Menurutnya, pengunjung tidak masalah dengan adanya biaya parkir, namun yang jadi masalah ialah jika ada yang membayar di atas tarif yang ditentukan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dibuat suatu tarif jelas dan dipampang di kawasan-kawasan wisata itu, seperti dibuat berupa spanduk atau semacamnya yang dapat dilihat jelas oleh pengunjung.
"Nanti dibuatkan tarif motor, mobil atau bus per unitnya. Jadi kalau ada juru parkir yang meminta lebih dapat diprotes atau dilaporkan pada pihak terkait," katanya.
Selain itu, ia menerangkan, parkir tersebut tidak bisa digratiskan walaupun dengan upaya subsidi dari pemerintah untuk para juru parkir kawasan wisata.
"Kalaupun di subsidi, tidak ada kontrol dari pemerintah, realisasinya tetap akan sulit. Selain itu motivasi kerja masyarakat atau pemuda setempat juga tidak ada," jelasnya.
Menurutnya, yang terpenting adalah sikap juru parkir. Saat juru parkir mengejar pengunjung kian kemari untuk memperoleh pendapatan dengan sikap yang ramah, pengunjung malah tidak akan masalah membayar lebih.
"Lagi pula, tanpa juru parkir itu, parkir akan berserakan atau tidak tertata semestinya. Malah hal itu akan lebih tidak baik untuk kawasan wisata," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Padang, Arlan Dikusnata menyarankan agar pemerintah setempat menggratiskan parkir di kawasan wisata untuk mencegah pemalakan terutama pada momen Lebaran.
Menurutnya, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir hanya Rp2 juta per bulan. Jumlah itu tidak sebanding dengan komplain dari pengunjung akibat adanya oknum juru parkir yang melakukan pemalakan.
"Untuk juru parkir bisa diberi insentif dari pemerintah," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Padang Medi Iswandi mengatakan khusus di kawasan wisata Pantai Padang, sudah ada posko keamanan yang menyatu dengan posko operasi ketupat.
"Dengan adanya posko itu, pengunjung dapat langsung lapor jika ada tindakan yang meresahkan ataupun pelamakan di kawasan wisata," lanjutnya. (*)
