Legislator: Pemkot Maksimalkan Fungsi Asosiasi Jasa Konstruksi

Sawahlunto, (Antara) - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Yunasril ST mendesak pemerintah kota setempat untuk memaksimalkan peran dan fungsi asosiasi jasa konstruksi dalam menjaga mutu pekerjaan rekanan di kota itu.

Hal itu dia katakan di Sawahlunto, Selasa, menyikapi buruknya kualitas bangunan fisik yang dikerjakan pihak rekanan Pemkot Sawahlunto, sejak beberapa tahun terakhir.

"Harus ada evaluasi menyeluruh terkait gagalnya pihak rekanan mencapai mutu struktur bangunan yang dikerjakan, salah satunya dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi beserta seluruh struktur kerja mereka," kata dia.

Menurutnya, berulangnya kondisi pengerjaan proyek fisik dengan kualitas yang dihasilkan masih rendah, mengindikasikan adanya kelemahan dalam pelaksanaan proses penunjukan bagi rekanan pelaksana.

Salah satunya adalah adanya kebijakan-kebijakan pihak terkait yang dalam pelaksanaannya justru mengalahkan aturan yang ada, salah satunya seperti penetapan klasifikasi sub bidang usaha konstruksi yang dijadikan sebagai syarat dalam menetapkan rekanan pelaksana yang justru menguntungkan perusahaan dari luar daerah.

"Kondisi itu semakin diperparah dengan adanya upaya para pemangku kepentingan di kota ini, untuk meloloskan para "rekanan dadakan" yang diduga adalah kroni-kroni mereka saat memenangkan sebuah proses pemilihan umum," ujar dia.

Padahal, tambahnya, langkah seperti itu justru sangat membahayakan keberlangsungan tahapan pembangunan karena proyek fisik tersebut dikerjakan oleh orang-orang yang keahliannya belum teruji dan jauh dari nilai-nilai profesional dan upaya benar.

Dia mengatakan, apabila kondisi itu dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan memicu penggunaan uang negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut, menjadi tidak maksimal jika dibandingkan dengan nilai aset yang dihasilkan.

"Selain dapat bermuara pada masalah hukum, hal itu juga mengakibatkan tidak maksimalnya manfaat yang diterima oleh masyarakat seperti tujuan semula seperti yang dituangkan dalam perencanaan awal," jelas dia.

Sebelumnya, Jajaran Komisi III DPRD Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, menilai mutu pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah setempat untuk tahun anggaran 2015 masih rendah dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Ketua Komisi III DPRD setempat, Deri Asta, di Sawahlunto, mengatakan penilaian tersebut berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan pihaknya ke sejumlah lokasi proyek infrastruktur di daerah itu.

"Berdasarkan laporan yang kami terima dari dinas terkait, mutu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan nilai yang dibayarkan, namun dari sisi manfaat yang dihasilkan belum maksimal," kata dia. (*)