Sumbar Kejar Target Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Padang, (AntaraSumbar) - Dinas Kehutanan Sumatera Barat (Sumbar) terus mengejar target pengembangan hutan berbasis kemasyarakatan seluas 500 ribu hektare hingga 2017.

"Saat ini pengembangan hutan berbasis masyarakat baru terealisasi 100 ribu hektare, target kami hingga 2017 mencapai 500 ribu hektare," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi Refleksi dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Sumbar 2015 diselenggarakan lembaga swadaya masyarakat Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Hendri menjelaskan pengelolaan hutan berbasis masyarakat terdiri atas hutan desa atau nagari, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat yang melibatkan peran masyarakat.

Hutan kemasyarakatan dikelola oleh kelompok masyarakat atas izin kepala daerah setempat yang dapat melakukan pengelolaan hutan, kata dia.

Sementara hutan nagari dikelola oleh kelompok masyarakat dengan wali nagari membentuk badan pengelola hutan nagari serta hak dan kewenangannya berada di nagari, ujar dia.

Sedangkan hutan tanaman rakyat, lanjut dia diberikan pengelolaan kepada perseorangan yang membentuk kelompok untuk berkebun dan mengambil kayu.

Ia mengatakan untuk mewujudkan target 500 ribu hektare perlu sinergi semua pemangku kepentingan mulai dari kepala daerah, dinas kehutanan kabupaten dan kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat hingga penyuluh kehutanan.

Saat ini ada 68 penyuluh kehutanan jika satu orang dapat membuka dua lokasi saja akan ada 136 lokasi baru dalam satu tahun, ujarnya.

Sementara Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Diki Kurniawan mengatakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan basis utama dalam pembangunan kehutanan di Sumbar.

Ia mengatakan minat masyarakat mengajukan hak pengelolaan hutan dengan skema hutan nagari dan hutan kemasyarakatan cukup tinggi.

"Hingga Desember 2015 sudah 25 nagari yang meminta dilakukan sosialisasi pengelolaan hutan berbasis nagari," kata dia. (*)