PDIP: Usut Keterlibatan Militer di Pilkada KEPRI

Jakarta, (Antara) - DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Markas Besar TNI mengusut laporan dugaan keterlibatan oknum militer di pilkada Kepulauan Riau.

"Kami sudah melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu sedang memverifikasi laporan tersebut," ujar Trimedya saat diminta tanggapannya terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pilkada di Jakarta, Kamis.

Terkait masalah di Riau, Trimedya mengatakan tim hukum dari DPP PDIP sudah diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki laporan dugaan keterlibatan oknum militer dalam pilkada lalu.

Trimedya mengatakan, ketua pimpinan daerah PDIP di Riau sebelumnya melaporkan dugaan keterlibatan oknum militer dalam pilkada.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, tim menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum tentara dalam Pilkada Riau.

"Temuan-temuan di lapangan memperlihatkan indikasi keterlibatan militer," ujar Trimedya.

Menurut dia, dugaan keterlibatan oknum militer dalam pilkada bukan isapan jempol karena Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan TNI untuk tidak bermain politik praktis.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (16/12).

Dalam pengarahannya, Presiden Joko Widodo meminta TNI tunduk dan loyal kepada presiden sebagai sebagai panglima tertinggi TNI, serta tidak bermain politik praktis.

"Jadi memang ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI dan Polri harus netral," tegasnya.

Seperti diketahui, tim hukum DPP PDIP menemukan dugaan intimidasi oleh sejumlah oknum tentara terhadap pengurus PDIP pada hari Rabu (9/12) di Kecamatan Bengkong, Batam.

Dalam laporan tim hukum PDIP, sejumlah anggota TNI tiba-tiba menangkap Alex yang merupakan pengurus cabang PDIP dan juga koordinator saksi pilkada 2015 sebelum pilkada digelar.

Akibat penangkapan itu, persiapan saksi-saksi pilkada menjadi terganggu.

Trimedya menambahkan, Mabes TNI harus menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo supaya menjaga tidak ada petinggi atau prajurit TNI tidak bermain politik praktis. "Statement presiden itu harus ditindaklanjuti," ujar Trimedya.

Di samping itu, kata Trimedya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga harus memanggil petinggi militer di daerah yang pada pilkada lalu diduga terdapat keterlibatan oknum militer.

"Segera panggil mulai dari pangdam, dandim (kodim) hingga danramil," ujarnya.

Selain itu, Trimedya juga meminta Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan PDIP terkait dugaan keterlibatan oknum militer dalam Pilkada Riau.

"Bawaslu harus melihat ini secara baik dan menindaklanjutinya. Entah apakah diperlukan penghitungan ulang atau pemilihan ulang. Sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku saja," tutur Trimedya. (*)