DPRD Tambah Modal Jamkrida Jika Penuhi Persyaratan

Padang, (Antara) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), berjanji akan memperjuangkan tambahan modal bagi PT Jamkrida hingga mencapai Rp100 miliar, sepanjang lembaga tersebut mempedomani tujuan pendiriannya. "Pendirian PT Jamkrida adalah untuk penjaminan kredit, didasari adanya kesulitan masyarakat dalam mengakses lembaga perbankan untuk mendapatkan kredit pengembangan usaha," kata Ketua Komisi III/Bidang Ekonomi DPRD Sumbar, Supardi pada rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Jamkrida, Munandar Kasim, Selasa (17/2). PT Jamkrida didirikan oleh pemerintah Provinsi Sumbar pada 2014 dengan modal awal Rp25 miliar dari APBD provinsi. Modal tersebut akan dicukupkan menjadi Rp100 miliar secara bertahap. Supardi mengatakan, kekuarangan modal sebanyak Rp75 miliar lagi, akan dicukupkan, dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam aturan pendiriannya. Dari pengamatan Komisi III DPRD Sumbar, PT Jamkrida belum memperlihatkan perkembangan sesuai harapan. Sehingga mencuat suara untuk memperkecil kesepatan dalam memperoleh penambahan modal. "Namun kami akan memperjuangkan dengan syarat memenuhi ketentuan mempedomani tujuan pendiriannya, ujarnya. Tentunya pertimbangan apakah akan melanjutkan suntikan modal berikutnya dilakukan akan melihat perkembangan lembaga penjamin kredit tersebut. "Jika selama enam bulan ke depan tidak ada perkembangan yang berarti dalam memegang komitmen, PT Jamkrida terancam tidak dimodali lagi," katanya. Direktur Utama PT Jamkrida, Munandar Kasim mengatakan, kendala yang dialami perusahaan yang dipimpinnya adalah pada syarat untuk mendapatkan penjaminan kredit dengan nilai agunan minimal 30 persen. Persyaratan 30 persen tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Munandar. Ia mengatakan selain masalah agunan sebagai jaminan kredit, PT Jamkrida juga termasuk baru beroperasi di sebagian besar Kota Padang, dan hanya Bukittinggi cabang pertama di luar Padang. Ia menyadari pendirian PT Jamkrida didasari adanya kesulitan masyarakat dalam mengakses lembaga perbankan untuk mendapatkan kredit pengembangan usaha. "Namun dalam operasinya, PT Jamkrida tetap terikat kepada aturan main lembaga keuangan," katanya. (cpw2/sun)