Pemerintah Sementara Libya Mundur di Bawah Tekanan

Benghazi, Libya, (Antara/AFP) - Pemerintah sementara tanpa-gigi Libya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdullah al-Thani, Kamis malam mengumumkan telah mengajukan pengunduran diri kepada parlemen terpilih, beberapa hari setelah Pemerintah Islam saingannya dibentuk. Pemerintah sementara, yang beroperasi di timur negara itu untuk menghindari kehadiran milisi Islam yang kuat di Tripoli, mengatakan bahwa pihaknya telah "mengajukan pengunduran diri kepada parlemen yang dipilih", yang berbasis di Tobruk, 600 kilometer timur ibu kota, juga untuk alasan keamanan. Pengumuman itu terjadi tiga hari setelah Kongres Umum Nasional Libya, secara resmi digantikan oleh parlemen yang dipilih, pada Senin memilih tokoh pro-Islam Omar al-Hassi untuk membentuk "pemerintah keselamatan". GNC yang didominasi Islam mengadakan pertemuan di Tripoli menyusul imbauan kelompok-kelompok Islam yang bersaing legitimasi parlemen yang berbasis di Tobruk. "GNC memberhentikan Abdullah al-Thani sebagai kepala pemerintahan dan memberi Omar al-Hassi waktu sepekan untuk membentuk pemerintahan keselamatan," kata juru bicara GNC Omar Ahmidan kepada wartawan di Tripoli, Senin. Islam menyerukan kepada GNC untuk bersidang lagi setelah mereka menuduh parlemen terlibat penggerebakan dari udara pekan lalu, saat kelompok Islam berjuang untuk merebut Bandara internasional Tripoli dari milisi nasionalis Zintan. Kelompok Islam mengaku telah merebut bandara, dan gambar-gambar televisi pada Senin menunjukkan mereka tampaknya berjalan mengamuk dan merayakan penangkapan fasilitas mereka. Dalam pernyataan pengunduran dirinya pemerintah Thani mengatakan, pihaknya berharap parlemen, yang digambarkan sebagai "satu-satunya otoritas yang sah di negara ini", akan membentuk pemerintahan baru "mewakili semua rakyat Libya ... dan mampu membangun kembali keamanan dan membangun negara hukum". Itu juga yang menjadi keinginan masyarakat internasional, yang telah makin meningkatkan keprihatinan berkaitan situasi kacau di negara ini. Pemerintahan yang habis masa jabatannya mengecam langkah untuk menciptakan alternatif Pemerintah Islam. "Ini adalah tindakan pemberontakan terhadap legitimasi parlemen yang diakui oleh masyarakat internasional," katanya. (*/sun)