Padang Pariaman (ANTARA) - Pemerintah mulai membangun hunian sementara (Huntara) di kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) untuk korban banjir di daerah setempat.
"Lokasi Huntara ini kami nilai sangat aman dan strategis bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan mengalami dampak bencana berat," kata Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis di 2x11 Kayu Tanam, Sabtu.
Ia mengatakan lokasi pembangunan Huntara dengan lahan seluas 1,7 hektare tersebut strategis karena tidak jauh dari tempat tinggal awal korban terdampak banjir dan diperkirakan aman ditempati untuk jangka panjang.
Oleh karena itu, lanjutnya lokasi pembangunan Huntara tersebut tidak saja dapat dijadikan sebagai lokasi pemukiman warga sementara namun juga dapat sebagai lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap).
"Kita sudah siapkan lahan ini untuk Huntara sekaligus Huntap bagi masyarakat Asam Pulau dan Pasia Laweh," katanya.
Untuk tahap awal, diusulkan pembangunan sebanyak 34 unit Huntara untuk warga terdampak dari ratusan unit Huntara yang diusulkan oleh pemerintah setempat kepada pemerintah pusat.
Ia menyampaikan apresiasinya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena merealisasikan pembangunan Huntara di daerah itu dengan cepat.
Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi berharap para bupati dan wali kota lainnya di provinsi tersebut agar segera menyiapkan lokasi dan lahan di daerahnya masing-masing guna percepatan pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kita berharap hunian sementara ini nantinya dapat berlanjut menjadi hunian tetap. Oleh karena itu, lokasi Huntara sejak awal perlu disiapkan sekaligus untuk Huntap,” kata dia.
Ia menambahkan pembangunan Huntara dilaksanakan oleh BNPB sementara untuk Huntap ke depan akan difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat mengusulkan sebanyak 225 unit hunian sementara (Huntara) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warganya yang tidak lagi memiliki tempat tinggal akibat rumahnya rusak berat dan hanyut karena longsor dan banjir pascabencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa hari yang lalu.
"Pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 225 unit Huntara di 23 titik, mencakup 16 nagari di 9 kecamatan,” kata Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis di Parik Malintang.
Ia mengatakan data permohonan Huntara tersebut merupakan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh Pemkab Padang Pariaman bersama pemerintah nagari atau desa setempat.
