Pejabat: Militer Filipina Tak Harus Ditarik ke Politik

Manila, (Antara/Xinhua-0ANA) - Pemerintah Manila, Jumat, mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Filipina, yang berkekuatan 125.000 prajurit, harus terhindar dari politik. Wakil Juru Bicara Kepresidenan Abigail Valte membuat pernyataan itu di tengah kabar pemberontakan di militer saat pemerintahan Aquino diguncang sengketa Program Percepatan Pencairan (DAP), perangsang dari pemerintah untuk memompa perekonomian. "Kita seharusnya tidak menyeret mereka karena militer adalah untuk negara dan untuk rakyat. Kita harus tidak terlibat dalam setiap upaya untuk mempolitisasi militer," katanya dalam satu jumpa pers diMalacanang, istana kepresidenan. Valte juga menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada gerakan dari militer untuk menggulingkan Presiden Filipina Benigno S. Aquino III, yang menghadapi setidaknya tiga keluhan pemakzulan di depan DPR. Dua dari pemakzulan terkait dengan DAP, yang bagian-bagiannya telah dinyatakan sebagai inkonstitusional oleh Mahkamah Agung Filipina, dan satu dikaitkan dengan Perjanjian Kerja sama Pertahanan yang Ditingkatkan antara Filipina dan Amerika Serikat. "Ada tidak ada. Maksud saya jujur, ada tidak ada, karena saya ingat kepala staf baru mengatakan bahwa militer harus tetap mereka, dan untuk menjaga mandat mereka," kata Valte ketika ditanya apakah Istana mendengar tentang rumor kudeta. (*/sun)