Sorong, (Antara) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana mengambil alih kewenangan sekolah-sekolah kedinasan di Papua Barat terkait dengan banyaknya kasus kekerasan di sekolah daerah itu. "Kami akan mengambil alih, mulai dari pembinaan akademik hingga seleksi perizinannya," ujar Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdikbud Djoko Santoso di Sorong, Papua Barat, Minggu. Kemdikbud juga sudah merancang bentuk pengaturan sekolah kedinasan tersebut seperti kurikulum sekolah itu. Kurikulum sekolah kedinasan akan diatur sepenuhnya oleh Kemdikbud. Begitu juga dengan sistem pembinaan. Djoko yakin jika di bawah kendali Kemdikbud, budaya kekerasan di sekolah kedinasan akan terhapuskan. Apalagi, Kemdikbud sudah mewajibkan seluruh kampus yang ada di bawah Kemdikbud untuk menghapus masa orientasi yang disimpulkan menjadi akar dendam antara junior dan senior di kampus. Dalam sistem akademik sekolah kedinasan yang baru, kata dia, juga akan disusun bagaimana kampus mendekatkan junior dan seniornya. "Kementerian yang menaungi sekolah itu hanya mengatur sumber daya manusia dan infrastrukturnya saja," tambah dia. Dia menegaskan bahwa kendali sekolah kedinasan itu sepenuhnya dipegang Kemdikbud. Pihaknya tidak ingin sekolah yang mencetak aparatur negara justru syarat dengan kekerasan. (*/WIJ)