Menperin: Perlu Sinkronisasi Efisiensi Birokrasi di Daerah
Selasa, 4 Desember 2012 21:18 WIB
Jakarta, (ANTARA) - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan perlu ada sinkronisasi dalam efisiensi birokrasi di daerah untuk mendukung kelancaran proses investasi di Indonesia.
"Itu agar tidak ada biaya ekonomi tinggi bagi investor dan keputusan yang diambil bisa lebih cepat," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan langkah itu perlu dilakukan koordinasi antar pemerintah sehingga proses investasi di daerah berjalan dengan baik. Menurut dia, langkah perbaikan birokrasi dalam menunjang investasi di daerah itu sejalan dengan prinsip Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
MS Hidayat mengatakan, dalam rapat kabinet pernah diungkapkan hasil World Economy Forum bahwa salah satu kendala investasi adalah inefisiensi birokrasi. Kendala itu menurut dia menyebabkan perizinan lama dan berbelit-belit.
Sebelumnya Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuno Fukuda meminta pemerintah Indonesia mencukupi infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mendukung langkah peningkatan investasi Jepang di Indonesia.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui salah satu kendala dalam investasi adalah pertumbuhan infrastruktur kalah cepat dengan perkembangan industri. Menurut dia, pemerintah sudah memperbesar dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung investasi yang sedang berjalan di Indonesia.
"Saya bilang kepada mereka bahwa dana infrastruktur dalam APBN sudah besar dan pembangunannya akan dipercepat. Ada juga investasi swasta sehingga nilai ekonominya bisa kembali," ujarnya.
Dia mengatakan, pihak Jepang juga menginginkan lahan di Karawang untuk investasi namun masih sulit dan dirinya menjanjikan waktu satu tahun untuk lahan tersebut. Selain itu menurut dia, investor Jepang juga minta adanya pelabuhan baru untuk mempermudah akses dan distribusi barang, dan itu akan dirundingkan pemerintah Indonesia.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan investasi hingga akhir 2012 kemungkinan bisa berada di atas angka Rp300 triliun.
"Tahun 2012 kita mungkin bisa merealisasi di atas Rp300 triliun," kata Kepala BKPM Chatib Basri di Jakarta, Rabu (28/11).
Hingga triwulan III 2012, pertumbuhan investasi mencapai sekitar Rp229,9 trilliun, tumbuh 27 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp181 triliun.
Meski optimistis pada pencapaian di tahun 2012, Chatib menilai infrastruktur masih menjadi kendala terbesar hingga 2013 nanti. (*/sun)
Pewarta : 22
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Masyarakat manfaatkan PELATARAN ambil produk hasil roya tak perlu tunggu hari kerja
02 February 2026 13:33 WIB
Tak perlu panik, ini cara melapor barang hilang di kereta dan stasiun KAI Divre II Sumbar
27 January 2026 20:54 WIB
Wawako Maigus Nasir : Perlu sinergi dan kolaborasi untuk perkuat mitigasi bencana
19 January 2026 21:53 WIB
Tingkatkan kualitas layanan pertanahan, Menteri Nusron: Perlu disiapkan pelatihan hingga asesmen
15 January 2026 19:29 WIB
Masih pegang girik di 2026? Kementerian ATR/BPN imbau masyarakat tak perlu khawatir
08 January 2026 16:32 WIB
Bupati Dharmasraya berpesan tak perlu kirim karangan bunga ulang tahun, diganti bibit tanaman
30 December 2025 16:45 WIB
Dari silaturahmi Ketum PWI Pusat dengan PWI Sumbar, wartawan perlu kuasai jurnalisme bencana
23 December 2025 6:58 WIB