PBB Perlu 10 Ribu Prajurit, 1.820 Polisi di Afrika Tengah
Selasa, 4 Maret 2014 12:02 WIB
PBB, (Antara/AFP) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki -moon, Senin, merekomendasikan pengiriman 11.820 personil pasukan penjaga perdamaian di negara yang dikoyak perang Republik Afrika Tengah, termasuk 10 ribu tentara dan 1.820 polisi, untuk membangun kembali tata pemerintahan.
Dalam sebuah laporan yang dikirim kepada 15 anggota Dewan Keamanan, Ban menjelaskan bahwa misi penjaga perdamaian harus fokus, di tahap awal, pada "perlindungan warga sipil.
Namun, mandat untuk operasi yang diusulkan akan semakin diperluas untuk mencakup "dukungan bagi transisi proses politik", khususnya mengembalikan otoritas pemerintah di seluruh negeri dan menyelenggarakan pemilihan umum, menjaga pengiriman bantuan kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia dan pengembalian orang-orang yang mengungsi akibat konflik.
"Diperkirakan bahwa kekuatan pasukan penjaga perdamaian itu akan terdiri dari hingga 10 ribu tentara dan 1.820 personil polisi," serta termasuk logistik dan transportasi pendukung, seperti helikopter, jelas laporan itu.
Pengiriman akan dilakukan secara bertahap .
"Untuk mengatasi kebutuhan keamanan langsung, akan ada lonjakan awal personil militer," kata laporan itu .
"Polisi juga akan (dikirim) secara bertahap dan, saat lingkungan keamanan membaik, akhirnya (mereka) harus menggantikan sebagian besar lonjakan jumlah militer," pertama di ibukota , Bangui , dan kemudian di provinsi-provinsi lain.
Sedikit demi sedikit , komponen sipil besar akan ditambahkan , meskipun laporan tersebut tidak menentukan angka pastinya .
Komponen sipil ini - administrator , insinyur , pengamat hak asasi manusia dan pengacara - akan diminta membantu menyelenggarakan pemilihan umum, mempromosikan rekonsiliasi nasional dan untuk membangun kembali pemerintahan nasional yang belum efektif selama berbulan-bulan dan yang tidak lagi menyediakan layanan penting bagi masyarakat.
Tetapi bahkan dalam kasus terbaik, pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat dikirim hingga enam bulan mendatang - tidak sebelum September atau Oktober - karena waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan operasi tersebut .
Bekas koloni Prancis itu masuk ke dalam kekacauan setelah pemberontak dari kelompok Seleka yang mayoritas Muslim merebut kekuasaan dalam kudeta Maret 2013 .
Kekerasan Muslim -Kristen yang telah meletus pascakudeta itu mengakibatkan tewasnya ribuan orang dan sekitar seperempat dari total populasi 4,6 juta mengungsi. Hal itu juga mendorong PBB untuk mencemaskan terjadinya genosida dan pembersihan etnis .
Pasukan MISCA pimpinan Uni Afrika dengan kekuatan 6.000 prajurit telah ada di lapangan bersama sekitar 2.000 tentara Prancis dari operasi Sangaris. (*/sun)
Pewarta : 22
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Masyarakat manfaatkan PELATARAN ambil produk hasil roya tak perlu tunggu hari kerja
02 February 2026 13:33 WIB
Tak perlu panik, ini cara melapor barang hilang di kereta dan stasiun KAI Divre II Sumbar
27 January 2026 20:54 WIB
Wawako Maigus Nasir : Perlu sinergi dan kolaborasi untuk perkuat mitigasi bencana
19 January 2026 21:53 WIB
Tingkatkan kualitas layanan pertanahan, Menteri Nusron: Perlu disiapkan pelatihan hingga asesmen
15 January 2026 19:29 WIB
Masih pegang girik di 2026? Kementerian ATR/BPN imbau masyarakat tak perlu khawatir
08 January 2026 16:32 WIB
Bupati Dharmasraya berpesan tak perlu kirim karangan bunga ulang tahun, diganti bibit tanaman
30 December 2025 16:45 WIB
Dari silaturahmi Ketum PWI Pusat dengan PWI Sumbar, wartawan perlu kuasai jurnalisme bencana
23 December 2025 6:58 WIB
Terpopuler - Berita
Lihat Juga
Komitmen BNI dukung Sumbar menuju destinasi wisata dunia, kucurkan Rp2,2 miliar
08 February 2018 12:50 WIB, 2018
BNI hadir sebagai penyalur program Indonesia pintar di Dharmasraya dan Solok
07 February 2018 20:36 WIB, 2018
59 nagari di Sijunjung Berkomitmen capai 100 persen ODF hingga 2019
06 February 2018 20:39 WIB, 2018