Bangkok, (Antara/Xinhua-0ANA) - Keputusan darurat saat diberlakukan oleh pemerintah sementara Thailand tidak melibatkan pelarangan atau membubarkan protes, atau pembatasan atas media, kata Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Sihasak Phuanggetkeow Rabu. Hanya sebagian dari dekrit darurat yang telah diberlakukan, yang tidak melibatkan pihak berwenang untuk memberlakukan pembatasan pada kebebasan bergerak atau jam malam, kata Sihasak kepada media asing pada konferensi pers. Pemerintah pada Selasa mengumumkan pengenaan keadaan 60 hari keadaan negara dalam darurat di Provinsi Nonthaburi, Patumthani, bagian dari Provinsi Samut Prakarn dan semua distrik di ibu kota, if mulai berlaku Rabu. Ini adalah "lebih atau kurang ukuran preemptive" sehingga polisi dan keamanan akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi situasi bahwa mereka mungkin dihadapkan di masa depan, terutama dalam memimpin pemilihan umum 2 Februari, kata Sihasak. Sihasak menambahkan ia percaya pemerintah masih bisa melanjutkan pemilu. Berdasarkan dekrit darurat, Pusat Penjaga Ketentraman dan Ketertiban (CMPO) telah dibentuk untuk menggantikan Pusat Administrasi Ketentraman dan Ketertiban, dengan Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yubamrung menjabat sebagai direktur, dan Kepala Kepolisian Adul Saengsingkaew dan Sekretaris Tetap Pertahanan Nipat Thonglek sebagai wakil direktur. "Polisi akan memimpin dalam menjamin keamanan" sementara militer akan memainkan peran pendukung, kata Sihasak. Komite CMPO juga terdiri dari wakil-wakil dari semua cabang angkatan bersenjata, kata Sihasak, dan menambahkan bahwa ia percaya bahwa mereka akan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang tepat yang sesuai dengan situasinya. Keputusan ini dimaksudkan untuk menjadi penghalang, dan sama sekali tidak akan menggunakan kekuatan, tegasnya. (*/sun)