Bangkok, (Antara/Reuters) - Petani Thailand mengancam akan beralih memihak pengunjuk rasa yang berupaya menggulingkan pemerintahan jika hasil panen mereka tidak dibayar, sebuah perkembangan mengkhawatirkan bagi Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang memiliki basis dukungan di kawasan pedalaman. Unjuk rasa anti-pemerintah yang sudah memasuki bulan ketiga telah melumpuhkan sebagian ibukota, dalam babak baru delapan tahun konflik politik Thailand dengan kerusuhan yang muncul secara sporadis. Konflik tersebut membawa pengaruh bagi ekonomi terbesar kedua Asia Tenggara itu, salah satunya raksasa otomotif Toyota Motor Corp unit Thailand yang mempertimbangkan kembali rencana investasinya senilai 600 juta dolar AS dan bahkan kemungkinan akan mengurangi produksi, jika kerusuhan terus berlanjut. Sebuah skema dimana petani dijamin bisa menjual beras mereka dengan harga diatas harga pasar menjadi program utama pemerintah, namun karena masalah pendanaan, beberapa petani mengeluh harus menunggu tiga hingga empat bulan untuk memperoleh bayaran. Pemimpin kelompok petani di provinsi Suphan Buri, Prom Boonmachoey mengatakan delegasi petani akan menemui pengacara pada Selasa. Jika tidak ada jalan untuk mendapatkan kompensasi, ribuan petani akan bergabung dengan unjuk rasa anti-pemerintah, katanya. "Dewan Pengacara Thailand adalah konsultan kami dan mereka akan membantu kami mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah," kata Prom kepada Reuters. Jika tidak dibayar, petani menginginkan beras mereka dikembalikan sehingga bisa dijual meski dengan harga rendah, imbuh dia. Unjuk rasa di Bangkok menghadapkan masyarakat kelas menengah dan pendukung setia kerajaan dengan masyarakat miskin yang menjadi pendukung Perdana Menteri Yingluck serta saudaranya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan oleh militer pada 2006. Suara dari kawasan pedalaman tersebutlah yang berhasil membawa Partai Puea Thai yang dipimpin Yingluck berkuasa pada 2011 dengan landasan program populis. Namun salah satunya yaitu program beras menyebabkan Thailand yang merupakan eksporter beras terbesar dunia tergeser dari pasar dunia. Negara tersebut harus menghadapi tumpukan beras yang tidak terjual dan skema intervensi pemerintah menghadapi masalah pendanaan. Unjuk rasa skala kecil muncul di sekitar daerah sentra produksi beras di tengah, utara dan timurlaut Thaland. Dua kawasan terakhir tersebut merupakan basis Partai Puea Thai sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Yingluck menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada 2 Februari dan diancam akan diboikot oleh pihak oposisi. Saudara lelakinya, Thaksin masih dihormati di penduduk di pinggir kota atas kebijakannya seperti layanan kesehatan murah, pinjaman untuk pengusaha di pedesaan, dan ia dilihat memiliki kekuasaan di belakang pemerintahan Yingluck. Thaksin memilih tinggal dalam pelarian di Dubai untuk menghindari hukuman penjara atas dakwaan penyelewengan kekuasaan yang dijatuhkan pada 2008. Unjuk rasa di Bangkok sejak November itu dipicu oleh upaya pemerintah untuk memaksakan pemberlakuan amnesti politik yang akan memungkinkan Thaksin pulang sebagai orang bebas. Meski aksi-aksi unjuk rasa tersebut sebagian besar berjalan damai, insiden kekerasan kadang-kadang juga terjadi. Seorang lelaki tewas dan puluhan lainnya terluka, beberapa diantaranya luka serius, saat granat-granat dilemparkan ke arah pengunjuk rasa anti-pemerintah di pusat kota pada Jumat dan Minggu. Kepala Dewan Keamanan Nasional Paradorn Pattantabutr mengatakan pada Senin, pihak berwenang serius mempertimbangkan pemberlakuan status darurat. Masalah tersebut akan dibicarakan pada Selasa oleh badan yang menangani masalah keamanan terkait unjuk rasa itu. Dekrit status darurat akan memberi wewenang lebih besar kepada institusi keamanan untuk memberlakukan jam malam, menangkap tersangka tanpa tuduhan, menyensor media, melarang perkumpulan politik yang diikuti lebih dari lima orang serta menyatakan satu daerah sebagai kawasan terlarang. (*/sun)