Bangkok, (Antara/AFP) - Sekitar 15 ribu polisi dan tentara akan dikerahkan ke ibukota Thailand pada pekan depan untuk menghadapi rencana pelumpuhan Bangkok oleh pengunjukrasa, yang berupaya melengserkan pemerintah. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menyerukan pemilihan umum pada Februari menyusul serangkaian unjukrasa berpekan-pekan. Namun, pengunjukrasa bertekad menghalangi pemungutan suara, yang dikhawatirkan hanya akan memperpanjang dominasi politik keluarga perdana menteri. Pengunjukrasa mengatakan akan menduduki ibukota mulai 13 Januari hingga mereka memenangi perjuangan untuk melengserkan pemerintah. Mereka berencana mendirikan panggung-panggung di sekitar kota itu, mencegah pegawai bekerja dan memutus aliran listrik serta air ke gedung pemerintahan. Pemerintah mengerahkan 14.880 polisi dan tentara untuk menghadapi aksi massa itu, kata jurubicara kepolisian nasional Piya Uthayo. "Tujuan kami adalah mencegah terjadinya kekerasan atau bentrokan," katanya. Saham di Thailand dan mata uang baht anjlok karena kekhawatiran krisis yang semakin memburuk itu akan membuat wisatawan asing dan investor internasional takut. Singapore Airlines sudah menunda 19 penerbangannya ke Bangkok antara 14 Januari hingga 25 Februari. Otoritas kota Bangkok telah menginstruksikan 146 sekolah untuk diliburkan pada Senin karena penutupan kota tersebut. Pejabat mengatakan pemerintah siap menyatakan status darurat jika diperlukan untuk menghadapi setiap kemungkinan kerusuhan, menyusul terjadinya beberapa kekerasan di jalan yang menewaskan delapan orang, termasuk seorang polisi, serta melukai ratusan lainnya. Menurut kritikus, pengunjuk rasa ingin memprovokasi terjadinya bentrokan baru dengan harapan bisa memicu kudeta militer dalam upaya mengembalikan ketertiban. Namun tudingan tersebut dibantah oleh pengunjuk rasa. Thailand secara berkala diguncang oleh pertikaian politik sejak kakak lelaki Yingluck Thaksin Shinawatra dijatuhkan oleh para jendral dalam sebuah kudeta tujuh tahun lalu. Pengunjukrasa, yang sebagian besar berasal dari wilayah selatan, pendukung kerajaan, warga kelas menengah Thailand serta elit urban, menuding pengusaha jutawan yang beralih menjadi politisi itu melakukan korupsi, dan mengendalikan pemerintahan adik perempuannya dari pelariannya di Dubai. Mereka menginginkan sebuah dewan rakyat yang tidak dipilih untuk memantau reformasi setengah hati, seperti pengakhiran tuduhan beli suara melalui kebijakan populis, sebelum pemilu baru digelar sekitar setahun atau 18 bulan ke depan. Pemerintahan Yingluck masih mendapat dukungan kuat dari wilayah utara dan timur laut dan diperkirakan akan memenangi pemilu pada 2 Februari jika jadi dilaksanakan. Kemelut yang terjadi belakangan ini merupakan yang terburuk sejak 2010, saat lebih dari 90 orang tewas dalam bentrokan berdarah militer pada unjuk rasa Baju Merah pro-Thaksin dibawah pemerintahan sebelumnya. Mantan wakil perdana menteri Suthep Thaugsuban dijadwalkan menghadapi sidang pengadilan pada Rabu atas tuduhan pembunuhan dalam kasus jatuhnya korban tewas selama aksi protes, namun ia meminta penundaan sidang dengan alasan harus memimpin aksi demo pada hari ini. Jika ia gagal muncul di persidangan, jaksa akan mengeluarkan perintahan penahanan, kata kantor kejaksaan agung, selain surat perintah penangkapan yang lain atas tuduhan pemberontakan untuk menjatuhkan pemerintahan. (*/jno)