Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat menunda pembelian mobil dinas baru untuk kepala daerah yang baru dilantik karena selain untuk efisiensi anggaran juga menilai kendaraan sebelumnya masih layak pakai.
"Saya bersama Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman (Rahmat Hidayat) telah mempertimbangkan dengan matang untuk memutuskan penundaan pengadaan mobil dinas baru," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Jumat.
Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan salah satu langkah pihaknya menyikapi kondisi keuangan daerah yang terbatas karena penerapan efisiensi anggaran berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025.
Menurutnya keputusan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran demi menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas dapat digunakan untuk menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya.
Adapun program tersebut, lanjutnya yaitu di antaranya pembangunan atau perbaikan infrastruktur prioritas, peningkatan pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat lainnya.
Ia menegaskan dirinya bersama Wabup Padang Pariaman dan jajarannya akan terus berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat bagi warga di daerah itu.
Keputusan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Pemkab Padang Pariaman dibawah kepemimpinan John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat dalam menjalankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia mengatakan untuk mendukung operasional pemerintahan dirinya bersama Wabup Padang Pariaman akan memaksimalkan penggunaan mobil dinas yang pernah digunakan oleh kepala daerah sebelumnya.
Ia berharap dengan keputusan tersebut maka pembangunan Padang Pariaman, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang sempat terganggu akibat efisiensi anggaran dapat direalisasikan.
