Padang Pariaman kembali minta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke KKP

Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali meminta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah pembangunan program tersebut dinilai sukses dilaksanakan di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai pada tahun lalu.

"Padang Pariaman sangat siap untuk menjadi bagian dari penguatan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita punya potensi, data, dan semangat masyarakat pesisir yang tinggi. Tinggal bagaimana kita dorong dengan dukungan pusat,” kata Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat di Parik Malintang, Selasa.

Ia mengatakan Padang Pariaman memiliki potensi besar untuk pengembangan kampung nelayan karena didukung oleh berbagai indikator sehingga pihaknya kembali meminta program tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya nelayan.

Indikator tersebut, lanjutnya mulai dari ketersediaan lahan, keberadaan koperasi desa, jumlah nelayan dan pembudidaya, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), hingga produksi perikanan serta dukungan sarana prasarana dan akses pasar.

Ia menyebutkan empat nagari atau desa adat yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih kepada KKP yaitu Nagari Seulayat di Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Tapakih di Kecamatan Ulakan Tapakis, dan Nagari Pilubang di Kecamatan Sungai Limau, dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau.

Ia menyampaikan dirinya telah menemui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Komjen Pol. (Purn) Drs. Lotharia Latif pada Senin (13/4) untuk menyerahkan proposal permohonan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Padang Pariaman.

Pada saat tersebut, kata dia Pemkab Padang Pariaman juga mengajukan proposal bantuan armada penangkapan ikan berupa kapal purse seine untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.

Ia merincikan usulan permohonan bantuan tersebut yaitu dua paket Kapal Purse Seine 30 GT beserta alat tangkap dan 1 paket Kapal Purse Seine 50 GT beserta alat tangkap.

Rahmat menjelaskan kebutuhan armada dan alat tangkap modern dibutuhkan untuk meningkatkan hasil tangkap sehingga dapat meningkatkan perekonomian nelayan.

Namun, lanjutnya Pemkab Padang Pariaman tidak bisa memberikan bantuan terhadap nelayan karena mengalami keterbatasan fiskal sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.

“Dengan dukungan kapal dan alat tangkap yang memadai, produktivitas nelayan akan meningkat signifikan. Ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat pesisir,” ujarnya.