Padang (ANTARA) -
Upayakan percepatan penanganan dampak bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) pada awal tahun lalu. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran sambangi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedatangan Gubernur Mahyeldi tersebut disambut langsung oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Deputi RR) BNPB, Jarwansyah.
Mahyeldi mengungkapkan, selama pertemuan berlangsung, pembicaraan fokus mengulik tentang dua hal. Pertama, terkait percepatan penanganan dampak bencana di Sumbar, kemudian yang kedua tentang peluang pendanaan untuk upaya penanganan itu sendiri.
“Alhamdulillah, tadi kita bertemu Pak Deputi RR BNPB dan bahas beberapa hal, diantaranya, seputar percepatan penanganan dampak bencana banjir bandang dan lonsor baik yang di Pessel, maupun yang di Agam, Padang Panjang dan Tanah Datar. Kemudian kita juga membicarakan peluang-peluang pendanaannya,” ungkap Mahyeldi usai melakukan pertemuan di Kantor BNPB, Jakarta (19/7/2024).
Terkait dengan peluang pendanaan, sambung Mahyeldi, secara umum itu akan diusulkan melalui APBN. Sebagai penguatan, usulan itu nantinya juga akan disertai dengan rekomendasi dari BNPB.
“Dukungan BNPB itu dikatakan Deputi RR, akan diberikan dalam dua bentuk, pertama dengan pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan yang kedua dalam bentuk surat rekomendasi ke kementerian terkait,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi kemudian menegaskan, agar upaya percepatan ini bisa segera membuahkan hasil, dalam waktu dekat dirinya akan menugaskan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan jajaran teknis di BNPB. Menurutnya, ini penting dan mesti terkawal, sebab urusan ini berkaitan erat dengan sektor strategis daerah.
“Solusi terkait hal ini harus cepat karena semuanya vital, ada pemukiman masyarakat, ada irigasi dan ada kebutuhan pangan. Jangan sampai memicu krisis, itu yang kita antisipasi,” tegasnya.
Tampak hadir sejumlah pejabat dilingkup Pemprov Sumbar yang turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, antara lain, Plt. Kepala Dinas PSDABK, Liwanto; Kalaksa BPBD, Rudy Rinaldi; Kepala Dinas BMCKTR, Era Sukma Munaf; Kepala Dinas PERKIMTAN, Rifda Suriani; Kepala Biro Adpim, Mursalim. Ril/ant