Banda Aceh, (Antara) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengharapkan konflik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Aceh bisa segera diselesaikan. "Kami harapkan konflik Bawaslu di Aceh bisa tuntas dan pemerintah daerah bisa mendukung lembaga pengawas pemilu ini," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Banda Aceh, Jumat. Konflik Bawaslu di Aceh terjadi karena pemerintahan di provinsi itu, terutama legislatif, tidak mengakui keberadaan lembaga pengawas pemilihan umum tersebut. Sebab, rekrutmen anggota Bawaslu Aceh langsung dilakukan Bawaslu Pusat berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Sedangkan legislatif menginginkan rekrutmen Bawaslu Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut, legislatif di Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah melakukan rekrutmen, namun tidak kunjung dilantik. Akibat dari konflik tersebut, legislatif di Aceh meminta pemerintah daerah tidak memberi dukungan, baik fasilitas, gedung, maupun staf, kepada Bawaslu dan jajarannya di Provinsi Aceh. Mendagri mengatakan, pihaknya akan membicarakannya dengan Bawaslu Pusat dengan melibatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam waktu dekat ini. "Kami akan memfasilitasi agar ada titik temu masalah keberadaan Bawaslu Aceh dan Panwaslu kabupaten/kota di provinsi itu dengan pemerintahan daerah," kata Gamawan Fauzi. Selain itu, Mendagri juga mengharapkan Bawaslu, baik pusat maupun provinsi, terus berupaya melakukan harmonisasi dengan pemerintah daerah, sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan. Menurut Mendagri, Bawaslu merupakan lembaga struktural, Namun, bukan berarti keberadaannya harus terstrukturisasi dari pusat ke daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. "Menyangkut masalah ini, kami sudah mengirimkan surat edaran agar pemerintah daerah memberikan dukungan kepada Bawaslu dan jajaran," demikian Mendagri Gamawan Fauzi. (*/jno)