Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi kembali membayarkan iuran komite pelajar SLTA baik negeri atau swasta di daerah setempat di 2024 melalui anggaran APBD.
"Kami telah siapkan anggaran pada APBD 2024, untuk subsidi iuran komite pelajar SMA Negeri sederajat," kata Wali Kota Erman Safar di Bukittinggi, Rabu.
Untuk tahun ini, sebesar Rp 9,5 miliar digelontorkan untuk membantu iuran komite yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan khusus (BKK) ke Pemprov Sumbar.
"Pemerintah harus tetap hadir di tengah masyarakat, untuk membantu biaya pendidikan para pelajar. untuk sekolah swasta, Pemkot Bukittinggi tetap bantu iuran komite melalui dana hibah," kata Erman.
Ia menyebut dengan dana itu, dapat membantu subsidi iuran komite untuk 5.369 pelajar di SMA negeri.
"Dana itu, juga dapat dimanfaatkan untuk membayar honor guru non PNS di setiap sekolah dan THR mereka," kata Erman.
Di 2023 lalu, Pemkot Bukittinggi juga bayarkan uang komite untuk 5.695 pelajar SMA dan SMK sederajat, dengan anggaran Rp13,5 milyar lebih.
Wako menargetkan, 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib minimal pendidikan 12 tahun. Para pelajar juga dibebaskan dari beban biaya di setiap sekolah, salah satunya iuran komite di tingkat SMA.
“Beban pembangunan biarkan tanggung pemerintah. Jangan bebankan rakyat,” pungkasnya.
"Kami telah siapkan anggaran pada APBD 2024, untuk subsidi iuran komite pelajar SMA Negeri sederajat," kata Wali Kota Erman Safar di Bukittinggi, Rabu.
Untuk tahun ini, sebesar Rp 9,5 miliar digelontorkan untuk membantu iuran komite yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan khusus (BKK) ke Pemprov Sumbar.
"Pemerintah harus tetap hadir di tengah masyarakat, untuk membantu biaya pendidikan para pelajar. untuk sekolah swasta, Pemkot Bukittinggi tetap bantu iuran komite melalui dana hibah," kata Erman.
Ia menyebut dengan dana itu, dapat membantu subsidi iuran komite untuk 5.369 pelajar di SMA negeri.
"Dana itu, juga dapat dimanfaatkan untuk membayar honor guru non PNS di setiap sekolah dan THR mereka," kata Erman.
Di 2023 lalu, Pemkot Bukittinggi juga bayarkan uang komite untuk 5.695 pelajar SMA dan SMK sederajat, dengan anggaran Rp13,5 milyar lebih.
Wako menargetkan, 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib minimal pendidikan 12 tahun. Para pelajar juga dibebaskan dari beban biaya di setiap sekolah, salah satunya iuran komite di tingkat SMA.
“Beban pembangunan biarkan tanggung pemerintah. Jangan bebankan rakyat,” pungkasnya.