Bukittinggi perkuat transformasi kota terintegrasi menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas

Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat memperkuat rencana pembangunan kota yang terintergrasi menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui bahasan bersama rencana kerja 2027.

"Program pembangunan akan berfokus kepada serangkaian upaya yang saling terkait dan mendukung terhadap pengembangan kota, yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Senin (30/3).

Wako menegaskan pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat yang tercermin melalui tingkat kemiskinan yang rendah dan rasio gini yang terjaga.

"Dengan kondisi tersebut, diharapkan juga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Bukittinggi," kata Ramlan.

Ramlan menyampaikan ekonomi Kota Bukittinggi salah satunya bergantung kepada tamu wisatawan yang datang berkunjung terutama saat liburan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota ini juga didapat dari retribusi wisatawan ke objek wisata yang menggerakkan ekonomi lokal daerah setempat.

"Alhamdulillah, untuk 2025, Bukittinggi menjadi daerah dengan capaian PAD terbaik di Sumatera Barat sekaligus keempat nasional," kata Wako.

Kepala Bappelitbangda Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, mengatakan untuk memperkuat rencana pembangunan ekonomi warga, Pemkot telah menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan.

"Pembahasan serta kesekapatan yang dicapai nantinya, juga meliputi penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Bukittinggi dengan sasaran dan prioritas pembangunan ekonomi provinsi dan nasional," katanya.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi menambahkan Musrenbang RKPD 2027 menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan.

"DPRD menjalankan fungsi representasi dengan memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam kebijakan, melalui pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan strategis agar program ekonomi pembangunan tepat sasaran, berkualitas dan transparan," katanya.